Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2022, 16:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi merugi secara elektoral karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinakhodai oleh ketua umum barunya, Yahya Cholil Staquf.

Di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, PBNU lebih bersifat terbuka terhadap semua pihak, termasuk partai politik.

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, citra PBNU tidak lagi bisa dimonopoli sebagai "ormas PKB" sebagaimana yang terjadi selama ini.

Padahal, selama ini, dukungan atau kedekatan dengan NU sangat berarti bagi partai politik. Terlebih bagi PKB, warga nahdliyin telah menjadi basis konstituen andalan partai besutan Muhaimin Iskandar itu untuk dikapitalisasi.

"Ini kerugian bagi Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum PKB) dan PKB secara keseluruhan karena NU itu sudah menjadi karpet merah bagi partai politik. Untuk bisa melakukan lompatan jauh daripada 2019, agak rumit bagi PKB," jelas Adi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Terbuka bagi Semua Parpol, PBNU Gus Yahya Dianggap Akan Sulit Didikte Kubu Tertentu

Sejak dicalonkan menjadi ketua umum anyar PBNU, Yahya memang sudah menegaskan bahwa ia akan menjaga jarak antara PBNU dengan kepentingan politik praktis.

Ketika terpilih dan mengumumkan struktur kepengurusan baru, Yahya juga mengakomodasi pengurus dari beragam partai politik di posisi struktural.

"Dengan hadirnya komposisi PBNU yang lengkap, Gus Yahya menegaskan PBNU tidak identik dengan PKB," kata Adi.

Dalam perjalanannya, Gus Yahya telah menerima kunjungan atau menghadiri agenda bersama elite-elite dari partai politik yang berlainan, sebut saja Airlangga Hartarto dari Golkar dan Puan Maharani dari PDI-P.

Baca juga: Hadiri Harlah PPP, Gus Yahya Dinilai Ingin Jadikan PBNU Sebagai Rumah untuk Seluruh Kader Parpol

Teranyar, hari lahir ke-49 PPP di Malang, Jawa Timur, dihadiri oleh jajaran pengurus PBNU paling banyak.

"Dulu ada kesan NU didikte PKB karena arah politiknya. Sekarang tidak bisa karena NU dibiarkan cair dan terbuka. NU sepertinya memang dibiarkan menjadi terbuka bagi semua parpol yang di dalamnya ada pengurus PBNU. Makanya anteng-anteng saja PBNU sekarang," jelas Adi.

Perubahan ini, selain membuat PKB merugi, diperkirakan bakal menguntungkan banyak partai politik lain yang jadi punya kesempatan lebih besar untuk merapat ke ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

"Artinya parta-partai ini sedang lomba mendekati basis konstituen NU yang sekarang tidak lagi dimonopoli oleh PKB,” ucap Adi.

Baca juga: Gus Yahya Hadiri Harlah PPP, Arsul: Sejak Ada PKB, di Lingkungan NU seperti Ada Eksklusivitas

Pada Era Orde Lama, NU, selain sebagai organisasi masyarakat, juga pernah menjadi partai politik.

Masuk rezim Soeharto, tepatnya mulai 1973, NU dilebur ke dalam PPP sebagai fusi partai-partai Islam.

Unsur NU memiliki kedudukan yang cukup menentukan di awal-awal keberadaan PPP.

Namun, sejak 1984, NU telah mendeklarasikan diri untuk “kembali ke khittah 1926” sehingga keluar dari arena politik praktis.

Akan tetapi, begitu Soeharto runtuh dan Era Reformasi dimulai, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.

Baca juga: PBNU Hadiri Harlah PPP, Arsul Sani: Gus Yahya Serius dengan Inklusivitas Politik

PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 itu.

Pada akhirnya, sejumlah tokoh NU di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, dll mendeklarasikan pendirian PKB untuk wadah aspirasi tersebut.

Tetapi, PKB bukan sebagai partai politik resmi NU secara kelembagaan.

Dalam perkembangannya, terjadi dualisme dalam internal PKB yang berujung didepaknya Gus Dur oleh Muhaimin yang notabene keponakannya.

PKB versi Muhaimin kemudian diakui negara sebagai PKB yang “sah”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty Kecam Serangan ke Warga dan Pesawat Sipil di Nduga, Desak Sandera Dibebaskan

Amnesty Kecam Serangan ke Warga dan Pesawat Sipil di Nduga, Desak Sandera Dibebaskan

Nasional
Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan Sama Parpol

Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan Sama Parpol

Nasional
Hasil Musra Jateng: Ganjar Pranowo Paling Diinginkan Jadi Capres Pemilu 2024

Hasil Musra Jateng: Ganjar Pranowo Paling Diinginkan Jadi Capres Pemilu 2024

Nasional
Uji Lab BPOM terhadap Sampel Praxion, Hasilnya Aman Digunakan

Uji Lab BPOM terhadap Sampel Praxion, Hasilnya Aman Digunakan

Nasional
Wapres Klaim Indonesia Berkomitmen Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Global

Wapres Klaim Indonesia Berkomitmen Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Global

Nasional
Apresiasi Rencana Safari Politik Puan, Gerindra: Silahkan Saja

Apresiasi Rencana Safari Politik Puan, Gerindra: Silahkan Saja

Nasional
Wapres Resmikan Dua Proyek Lapangan Gas, Harap Pasokan Meningkat Signifikan

Wapres Resmikan Dua Proyek Lapangan Gas, Harap Pasokan Meningkat Signifikan

Nasional
GP Mania Tarik Dukungan buat Ganjar Maju Capres, karena Tak Dirangkul PDI-P?

GP Mania Tarik Dukungan buat Ganjar Maju Capres, karena Tak Dirangkul PDI-P?

Nasional
Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Nasional
Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.