BEM SI: Jokowi Harus Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai pesan Presiden RI Joko Widodo terhadap para menterinya, belum cukup untuk menyelesaikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Oleh karena itu, BEM SI tetap akan menuntut ketegasan Jokowi untuk mengakhiri polemik ini, dalam demonstrasi yang rencananya digelar di Istana Negara, Jakarta, pada 11 April 2022 nanti.

"Kami butuh aksi nyata dari Bapak Presiden terkait hal tersebut," kata Koordinator BEM SI Kaharuddin kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

"Aksi nyatanya adalah menegaskan ke berbagai lembaga terkait bahwa pemilu harus terlaksana pada 14 Februari 2024, dan harus ada sikap tegas dari Presiden Jokowi bahwa ia menolak penundaan pemilu atau 3 periode," jelasnya.

Dalam menanggapi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi sebelumnya mengaku akan tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

Lalu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/4/2022), Jokowi meminta menteri-menterinya tidak membuat polemik.

Baca juga: Airlangga: Perintah Jokowi untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu Jelas

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujar Jokowi.

BEM SI beranggapan, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir sejak 2019, namun reaksi Jokowi malah kian melempem.

"Kita perlu pengawalan yang kuat. Jangan sampai ada lagi bahasa terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode," ungkap Kaharuddin.

Bawa 6 tuntutan

BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.