Kompas.com - 07/04/2022, 11:35 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, irit bicara saat dimintai tanggapannya terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara soal wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan presiden tiga periode.

Airlangga mengatakan, pernyataan Jokowi sudah jelas sehingga dia tidak perlu lagi menyampaikan penjelasan.

"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU (rancangan undang-undang) itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Sudahi Wacana Tunda Pemilu dan Perpanjang Masa Jabatan Jokowi...

Ketua umum Partai Golkar itu enggan menjawab dan terus berjalan menjauhi wartawan saat ditanya lebih lanjut soal sikap terkini Golkar soal wacana menunda pemilu dan presiden tiga periode. Golkar merupakan salah satu partai yang mengusulkan wacana memperpanjang masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Dalam kunjungan kerja ke Siak, Riau, 24 Februari 2022, Airlangga menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga saat itu

Dia mengatakan, sebagai ketua umum partai dia harus siap menerima aspirasi tersebut. Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga ketika itu.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa lalu, Presiden Jokowi melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak!" kata Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-Kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-Kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.