Kompas.com - 07/04/2022, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Yevri Sitorus, menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Deddy mengemukakan hal itu untuk menanggapi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh pemerintah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (5/4/2022).

Deddy menyarankan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini pada jangka pendek yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta tidak pandang bulu.

Baca juga: KSP Bantah Pemberian BLT Minyak Goreng Bermuatan Politis

"Ini kan pemainnya di hulu dan distributor besarnya tidak banyak. Sebenarnya mudah mengidentifikasi siapa yang bermain," kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Dia kini menaruh harapan pada Satgas Minyak Goreng yang baru saja dibentuk. Menurut dia, Satgas tersebut kini mulai mendatangi para pelaku industri, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) maupun minyak goreng.

"Mudah-mudahan bisa efektif kerjanya," tambah dia.

Sementara itu, terkait solusi jangka panjang, pemerintah perlu mengatur tata niaga, rantai pasok dan distribusi yang baik. Deddy menekankan agar pemerintah juga harus mulai membangun pusat penyimpanan cadangan minyak goreng.

"Pusat penyimpanan sebagai cadangan untuk menjamin pasokan dan harga yang terjangkau," ucapnya.

Deddy mengungkapkan, BLT yang kini digelontorkan pemerintah justru tidak cocok dilakukan untuk jangka panjang. Menurut dia, hal itu tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga minyak goreng.

"BLT dalam jangka panjang tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga. Itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan merugikan negara," ujar dia.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, BLT dinilai tepat dilakukan. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk membantu rakyat paling miskin agar tidak terbebani harga minyak goreng yang naik, utamanya saat bulan Ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok meningkat.

"Juga dengan memberikan BLT, diharapkan para pelaku usaha COO dan minyak goreng serta distributor tidak ragu untuk menyalurkan barangnya," kata Deddy.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memahami bahwa struktur industru dan regulasi di industri minyak goreng punya banyak ruang abu-abu.

Ruang tersebut, imbuh Deddy, dengan mudah dimanfaatkan oleh para pemburu rente.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Dinilai Tepat Sasaran, tapi...

"Kondisi geografis dan perilaku aparatur kita juga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Belum lagi pemerintah tidak punya cadangan minyak goreng seperti halnya beras, sehingga operasi pasar untuk menekan harga dan kelangkaan sulit dilakukan saat pelaku industrinya tidak kooperatif," ujar Deddy.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencairkan seluruh bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga BLT minyak goreng. Presiden berharap, beragam bantuan tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat sebelum Lebaran.

Jokowi sampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.