Anggota DPR Nilai BLT Minyak Goreng Tak Akan Perbaiki Keadaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Yevri Sitorus, menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Deddy mengemukakan hal itu untuk menanggapi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh pemerintah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (5/4/2022).

Deddy menyarankan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini pada jangka pendek yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta tidak pandang bulu.

Baca juga: KSP Bantah Pemberian BLT Minyak Goreng Bermuatan Politis

"Ini kan pemainnya di hulu dan distributor besarnya tidak banyak. Sebenarnya mudah mengidentifikasi siapa yang bermain," kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Dia kini menaruh harapan pada Satgas Minyak Goreng yang baru saja dibentuk. Menurut dia, Satgas tersebut kini mulai mendatangi para pelaku industri, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) maupun minyak goreng.

"Mudah-mudahan bisa efektif kerjanya," tambah dia.

Sementara itu, terkait solusi jangka panjang, pemerintah perlu mengatur tata niaga, rantai pasok dan distribusi yang baik. Deddy menekankan agar pemerintah juga harus mulai membangun pusat penyimpanan cadangan minyak goreng.

"Pusat penyimpanan sebagai cadangan untuk menjamin pasokan dan harga yang terjangkau," ucapnya.

Deddy mengungkapkan, BLT yang kini digelontorkan pemerintah justru tidak cocok dilakukan untuk jangka panjang. Menurut dia, hal itu tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga minyak goreng.

"BLT dalam jangka panjang tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga. Itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan merugikan negara," ujar dia.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, BLT dinilai tepat dilakukan. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk membantu rakyat paling miskin agar tidak terbebani harga minyak goreng yang naik, utamanya saat bulan Ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok meningkat.

"Juga dengan memberikan BLT, diharapkan para pelaku usaha COO dan minyak goreng serta distributor tidak ragu untuk menyalurkan barangnya," kata Deddy.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memahami bahwa struktur industru dan regulasi di industri minyak goreng punya banyak ruang abu-abu.

Ruang tersebut, imbuh Deddy, dengan mudah dimanfaatkan oleh para pemburu rente.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Dinilai Tepat Sasaran, tapi...

"Kondisi geografis dan perilaku aparatur kita juga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Belum lagi pemerintah tidak punya cadangan minyak goreng seperti halnya beras, sehingga operasi pasar untuk menekan harga dan kelangkaan sulit dilakukan saat pelaku industrinya tidak kooperatif," ujar Deddy.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencairkan seluruh bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga BLT minyak goreng. Presiden berharap, beragam bantuan tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat sebelum Lebaran.

Jokowi sampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu.