BEM SI: Jokowi Harus Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

Oleh karena itu, BEM SI tetap akan menuntut ketegasan Jokowi untuk mengakhiri polemik ini, dalam demonstrasi yang rencananya digelar di Istana Negara, Jakarta, pada 11 April 2022 nanti.

"Kami butuh aksi nyata dari Bapak Presiden terkait hal tersebut," kata Koordinator BEM SI Kaharuddin kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

"Aksi nyatanya adalah menegaskan ke berbagai lembaga terkait bahwa pemilu harus terlaksana pada 14 Februari 2024, dan harus ada sikap tegas dari Presiden Jokowi bahwa ia menolak penundaan pemilu atau 3 periode," jelasnya.

Dalam menanggapi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi sebelumnya mengaku akan tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

Lalu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/4/2022), Jokowi meminta menteri-menterinya tidak membuat polemik.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujar Jokowi.

BEM SI beranggapan, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir sejak 2019, namun reaksi Jokowi malah kian melempem.

"Kita perlu pengawalan yang kuat. Jangan sampai ada lagi bahasa terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode," ungkap Kaharuddin.

Bawa 6 tuntutan

BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.

Kaharuddin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022.

"Betul. Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," kata Kaharuddin

Tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.

"Karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara" kata Kaharuddin.

Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatan.