2 Momen Marah Jokowi Dinilai Bisa Jadi Alasan Kuat untuk "Reshuffle"

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," ujar Jokowi.

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah kepala negara.

Jokowi lantas mengungkapkan kekesalannya karena anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) mayoritas dibelanjakan untuk membeli produk impor.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Cukup beralasan

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, melihat sikap Presiden yang meluapkan kekesalannya sebagai pertanda jika kinerja sejumlah menterinya mengecewakan.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Langkah yang Bijak

Ari menyampaikan hal itu karena dia menyatakan terus mengamati pola komunikasi Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.

"Jokowi jarang marah jika tidak ada hal yg membuatnya kesal atau jengkel," ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa lalu, Jokowi juga kembali menyinggung supaya para menterinya peka terhadap kesulitan rakyat. Mulai dari kenaikan harga bahan pangan sampai bahan bakar minyak di tengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng sejak beberapa bulan lalu membuat masyarakat resah. Selain itu, pemerintah juga menaikkan harga BBM jenis Pertamax memasuki Ramadhan.

Sedangkan di sejumlah daerah masyarakat kesulitan untuk membeli bahan bakar solar yang digunakan untuk armada transportasi pengangkutan darat. Menurut dia, sejumlah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini bisa menjadi alasan kuat bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Baca juga: Jokowi Perintahkan BLT Minyak Goreng Cair Secepatnya Sebelum Lebaran

"Dari kejadian-kejadian ini sudah pijakan pengambilan keputusan Jokowi untuk mengganti para pembantunya yang tidak kapabel," ujar Ari.

Menurut Ari, upaya Jokowi menegur para menterinya terkait kegagalan menjelaskan kenaikan BBM dan minyak goreng kepada publik sudah tepat.

"Publik merespon dengan gaduh dan 'tone'nya negatif akibat para pembantu Presiden gagap menjelaskan dengan runtun dan jelas kenaikan BBM dan minyak goreng," ujar Ari.

Perdebatan di tengah masyarakat juga semakin meruncing karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang juga dilontarkan oleh sejumlah menteri. Polemik itu juga dinilai menghabiskan energi yang semestinya digunakan untuk bersama-sama membangun perekonomian bangsa yang lesu akibat pandemi.

"Isu perpanjangan masa jabatan presiden selalu dijelaskan dengan eksplanasi yang 'asal-asalan'. Belum lagi isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan menjadi titik kritis penurunan tingkat kepercayaan terhadap Jokowi," ucap Ari.