Kompas.com - 05/04/2022, 11:11 WIB

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Upaya tersebut salah satunya ditempuh dengan menggalang penggunaan produksi dalam negeri pascapandemi Covid-19 serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transaksi pelaku UMKM.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengungkapkan, masih banyak tantangan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital lokapasar.

Oleh karena itu, ia mengajak kementerian dan lembaga bersinergi dengan pengelola lokapasar di Indonesia.

Baca juga: Digitalisasi Pengelolaan ASN, Kementerian PANRB Gandeng BNI

“Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan konektivitas serta kebijakan-kebijakan yang mendukung termasuk penanganan konten ilegal dalam marketplace, literasi digital, keamanan transaksi, dan perlindungan data pribadi,” ujar Johnny seperti yang dimuat dalam laman kominfo.go.id, Senin (4/4/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri “Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) IV: Platform Digital Marketplace” secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Johnny, seluruh kegiatan fasilitasi dan pendampingan harus bersinergi dengan agenda-agenda kementerian dan lembaga lain, utamanya yang berkaitan dengan UMKM.

“Pembangunan infrastruktur digital merupakan prioritas bersama kebijakan pendukungnya, termasuk tata kelola data dan penanganan situs-situs e-commerce bermasalah (ilegal),” imbuhnya.

Baca juga: Menkominfo Dorong Pemilik E-commerce Tingkatkan Transaksi Pelaku UMKM

Hingga Oktober 2021, lanjut Johnny, Kemenkominfo telah melakukan penanganan sekitar 4.220 situs komersial bermasalah termasuk fintech dan e-commerce.

“(Upaya) ini juga dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami juga memiliki Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang telah melakukan pemblokiran terhadap penjualan barang-barang blackmarket atau ilegal (melanggar hukum),” jelasnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, Johnny menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses apabila masih terdapat platform digital yang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana aturan.

Langkah itu, kata dia, diambil untuk membela kepentingan produk karya anak bangsa dalam negeri agar mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen bangsa.

Baca juga: Jokowi Pakai Helm Karya Anak Bangsa Saat Jajal Sirkuit Mandalika

“Tindakan tegas akan diambil di bawah payung-payung hukum berkaitan dengan kewenangan Menteri Perdagangan (Mendag) maupun Kemenkominfo. Termasuk di dalamnya untuk mengambil kebijakan pemutusan akses,” ujar Johnny.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.