Dorong Pengembangan UMKM, Menkominfo Ajak Kementerian dan Lembaga Bersinergi Kelola Lokapasar

Sinergi untuk selesaikan isu

Pada kesempatan tersebut, Johnny mengungkapkan, isu yang harus diselesaikan pemerintah saat ini termasuk Kemenkominfo mencakup literasi digital, fasilitasi, dan pendampingan UMKM Go Digital.

Dalam hal itu, kata dia, berkaitan pula dengan pemanfaatan mahadata bersama UMKM, talenta digital, peningkatan kualitas produk dan akses pasar, serta bantuan permodalan.

“Selain itu juga berkaitan dengan dukungan sistem pengadaan oleh pemerintah, dukungan gerakan nasional kepada UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri, serta pemetaan peran antarlembaga,” jelas Johnny.

Ia kembali menegaskan, penyelesaian isu tersebut hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila terbangun sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pelaku usaha.

Baca juga: Kemendagri Apresiasi Kerja Sama Kementerian/Lembaga dalam Penanganan Covid-19

Dengan terbangunnya sinergi itu, Johnny meyakini dapat mempercepat peran UMKM dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Dalam mengawal kebijakan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan lokal, pemerintah meminta platform digital yang beroperasi di Indonesia diisi produk buatan lokal, terutama dari UMKM serta ultra mikro (UMi),” imbuhnya.

Oleh karenanya, Johnny secara khusus meminta kepada Indonesian E-Commerce Association (idEA) memberikan dukungan dan dorongan kepada e-commerce Indonesia agar mengambil langkah secara internal di dalam platform digital.

“Hal ini untuk mengatur agar kebijakan betul-betul berpihak dan mengambil langkah-langkah yang afirmatif untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri. Termasuk saat bulan Ramadhan ini, kami tentu terus melakukan monitoring agar layanan itu juga tepat waktu dan semakin membaik,” ujarnya.

Baca juga: Soal Pembangunan KIT Batang, Menteri PUPR: Harus Gunakan Produk Dalam Negeri

Johnny menyatakan, setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menumbuhkan lokapasar dan mengawal produk dalam negeri.

“Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah mengambil langkah-langkah afirmatif dari belanja kementerian dan lembaga serta daerah di APBN 2021,” jelasnya.

Pada 2022, lanjut Johnny, setidaknya Rp 400 triliun dari potensi Rp 1.000 triliun. Akan tetapi harus ada dukungan dari digital untuk mengawal dan menjaga sehingga anggaran belanja Rp 400 triliun pemerintah ini benar-benar diarusutamakan di produk dalam negeri.

Tak hanya itu, ia mengatakan, pemerintah juga mendorong belanja private memiliki keberpihakan yang sama untuk pengarusutamaan produk dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Teken Inpres Soal Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

“Tidak hanya anggaran belanja pemerintah yang berpihak pada pengarusutamaan produk dalam negeri. Akan tetapi pada belanja private ini juga harus diutamakan,” jelas Johnny.

Inisiatif Kemenkominfo

Untuk diketahui, forum ekonomi digital Kominfo merupakan inisiatif Kemenkominfo mempertemukan pelaku ekosistem digital Indonesia.