Duduk Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Jusuf Kalla Berujung Pemecatan Arief Rosyid dari DMI

"Jadi tidak langsung nyelonong begitu kan enggak biasa. Biasanya sih menelepon. Habis itu disusul surat adminsitrasi," terang Husain.

Selain itu, kata Husain, Kalla terbiasa untuk lebih dahulu memeriksa setiap surat undangan yang akan ia kirimkan secara langsung.

Ia juga terbiasa menyertakan tanda tangan basah di atas dokumen undangan yang akan dikirim.

"Pertama, untuk menghormati yang disurati. Kalau pakai copy-an tanda tangan kan tidak nyaman buat dia, jadi biasa minta tanda tangan basah," tutur Husain.

Usut punya usut, rupanya tanda tangan Kalla dan Imam dipotong oleh Arief Rosyid dari dokumen lain tanpa izin.

Dipecat dari DMI

Atas persoalan ini, DMI pun akhirnya memecat Arief Rosyid dari jabatan Ketua Departemen Ekonomi DMI per 2 April 2022.

Pemecatan Arief tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat DMI Nomor: 066.H/III/SKEP/PP-DMI/IV/2022 tentang Pemberhentian tetap dari Kepengurusan dan Keanggotaan DMI atas nama Arief Rosyid Hasan.

Pemecatan Arief diputuskan melalui rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Jusuf Kalla.

"Bahwa Rapat Pleno Pimpinan Pusat DMI tanggal 1 April 2022 yang dipimpin oleh ketua umum memutuskan memberhentikan yang bersangkutan dari kepengurusan dan keanggotaan DMI," tulis SK yang diterima Kompas.com, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Tandatangannya Dipalsukan Arief Rosyid, JK Belum Ambil Langkah ke Ranah Hukum

Di dalam SK tersebut, selain memutuskan memberhentikan tetap Arief Rosyid dari kepengurusan dan keanggotaan DMI, hak dan kewajibannya sebagai pengurus dan anggota juga dicabut.

Selain itu, DMI juga tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan yang bersangkutan, termasuk dalam bentuk lisan dan tulisan yang mengatasnamakan DMI.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali seperlunya," tulis SK yang ditandatangani oleh Kalla dan Imam Addaruqutn itu.

Belum ambil langkah hukum

Kalla pun mengaku belum akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Mantan Wakil Presiden RI selama dua periode tersebut masih pikir-pikir.

"Sejauh ini saya lihat belum ada sih perkembangan lebih jauh (untuk membawa ke ranah hukum), mungkin Pak JK masih mikir-mikir langkah-langkah secara person maupun DMI sendiri," ujar Husain Abdullah.

Baca juga: Kiprah Arief Rosyid, Aktivis HMI yang Berlabuh Jadi Komisioner BSI, Kini Didepak JK dari DMI

Meski demikian, Husain mengatakan, pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius, apalagi bagi figur besar seperti Jusuf Kalla.

"Apa pun namanya, memalsukan tanda tangan siapa pun yang dipalsukan menjadi masalah serius, apalagi orang seperti Pak JK yang memiliki nama khusus di publik. Kalau tandatangannya ke mana-mana menjadi tidak pasti, implikasinya besar," kata dia.