Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat Singgung Orang Dekat Jokowi Punya Agenda Makar Konstitusi

Kompas.com - 03/04/2022, 13:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyinggung adanya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo yang mempunyai agenda makar terhadap konstitusi.

Menurut Kamhar, agenda makar konstitusi tersebut telah disiapkan orang-orang dekat Jokowi dengan memotori wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi mesti bersikap dan bertindak tegas terhadap orang-orang terdekatnya. Jangan terus menerus membiarkan berjalannya agenda makar atau terorisme konstitusi ini,” kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Bantahan soal Campur Tangan Luhut dan Penjelasan Tito Terkait Dukungan Jokowi 3 Periode

Di samping itu, Kamhar juga mengingatkan agar orang-orang dekat Jokowi tidak menggunakan tafsir yang keliru terhadap demokrasi sebagai argumentasi pembenaran.

Ia tak ingin pembenaran tafsir semata terhadap demokrasi justru akan membawa Indonesia dalam kehacuran.

“Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi,” ujar dia.

Baca juga: Nama Luhut di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode yang Diserukan Kepala Desa sampai Tokoh Daerah

Kamhar juga mengingatkan bahwa merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah memperlihatkan daya kritis masyarakat semakin tinggi.

Hal ini juga sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun dalam satu tahun terakhir.

Menurut Kamhar, momentum tersebut penting dilakukan untuk mengedukasi publik bahwa pelanggengan kekuasaan akan melahirkan pemerintah yang totaliter dan diktator.

Hal ini terjadi sebagaimana pada rezim Orde Lama maupun Orde Baru yang berjalan atas nama konstitusi.

“Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dan tak ingin mengulang kembali kesalahan sejarah yang sama, maka pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi prioritas pada amandemen I UUD ‘45 tahun 1999 yang lalu sebagai amanah reformasi,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com