JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi membantah bahwa Luhut Binsar Pandjaitan campur tangan dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode.
Menurut Jodi, isu yang digulirkan oleh para kepala desa dan kiai serta ulama itu merupakan spontanitas dari mereka sendiri.
"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).
Baca juga: Nama Luhut di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode yang Diserukan Kepala Desa sampai Tokoh Daerah
Meski demikian, Jodi membenarkan bahwa nama Luhut masuk dalam struktur organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan menjabat sebagai ketua dewan pembina organisasi tersebut.
Namun demikian, dia membantah usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan para kepala daerah dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi, Selasa (29/3/2022), merupakan perintah Luhut.
Jodi bahkan mengeklaim bahwa Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode
Namun, keinginan para kepala desa untuk menyerukan dukungan itu sulit dibendung.
"Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu," ujarnya.
Jodi menegaskan, tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir.
"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi.
Baca juga: Apdesi Dukung Tiga Periode, Tito: Mungkin Mereka Happy di Zaman Jokowi
Jodi menilai, mereka yang menuduh seruan Apdesi dimobilisasi sesungguhnya telah menghina niat tulus para kepala desa.
Pasalnya, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden itu datang dari para kepala desa yang ingin pembangunan desa terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.
Ia pun menegaskan bahwa tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir.
"Ya spontanitas mereka sendiri," kata Jodi.
Sebagaimana diketahui, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah menjadi 3 periode.