JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi membantah bahwa Luhut Binsar Pandjaitan campur tangan dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode.
Menurut Jodi, isu yang digulirkan oleh para kepala desa dan kiai serta ulama itu merupakan spontanitas dari mereka sendiri.
"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).
Baca juga: Nama Luhut di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode yang Diserukan Kepala Desa sampai Tokoh Daerah
Meski demikian, Jodi membenarkan bahwa nama Luhut masuk dalam struktur organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan menjabat sebagai ketua dewan pembina organisasi tersebut.
Namun demikian, dia membantah usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan para kepala daerah dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi, Selasa (29/3/2022), merupakan perintah Luhut.
Jodi bahkan mengeklaim bahwa Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode
Namun, keinginan para kepala desa untuk menyerukan dukungan itu sulit dibendung.
"Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu," ujarnya.
Jodi menegaskan, tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir.
"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi.
Baca juga: Apdesi Dukung Tiga Periode, Tito: Mungkin Mereka Happy di Zaman Jokowi
Jodi menilai, mereka yang menuduh seruan Apdesi dimobilisasi sesungguhnya telah menghina niat tulus para kepala desa.
Pasalnya, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden itu datang dari para kepala desa yang ingin pembangunan desa terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.
Ia pun menegaskan bahwa tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir.
"Ya spontanitas mereka sendiri," kata Jodi.
Sebagaimana diketahui, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah menjadi 3 periode.
Usulan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Munculnya Dukungan Jokowi 3 Periode dari Para Kepala Desa di Indonesia
Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode dalam waktu dekat.
Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengatakan, deklarasi dukungan Jokowi 3 periode sedianya digelar pada acara Silaturahmi Nasional 2022, Selasa kemarin.
Namun, rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).
Surta mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.
"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tutur dia.
Usulan serupa kembali mengemuka ketika Luhut berkunjung ke Lebak, Banten, Kamis (31/3/2022), untuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat.
Acara tersebut digelar di kediaman mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.
Baca juga: Dilema Negeri Demokrasi: Elite Gulirkan Isu Tunda Pemilu, Kepala Desa Serukan Jokowi 3 Periode
Dalam acara itu, Mulyadi mengeklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode.
Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia.
"Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang tiga tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi," ucap Mulyadi.
Dukungan Jokowi 3 periode, klaim Mulyadi, juga datang dari sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Apdesi.
"Di Lebak ada 358 kepala desa, yang kemarin menyuarakan minta perpanjang (masa jabatan) Jokowi tiga kali," ungkapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Luhut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mulyadi merupakan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut sah-sah saja.
"Itu kan aspirasi, kan enggak salah, asal disalurkan yang benar saja, jangan ribut-ribut soal itu," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.