Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Versi Surtawijaya Akui Intens Komunikasi dengan Luhut tapi Tak Bahas soal Jokowi 3 Periode

Kompas.com - 31/03/2022, 19:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya mengakui, pihaknya intens berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut, ya sering sekali,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, dalam jumpa pers Kamis (31/3/2022).

Namun dia menegaskan, dalam komunikasi dengan Luhut tidak membicarakan soal dukungan bagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode.

Baca juga: Apdesi Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

“Apakah intens bertemu? Intens. Silakan dicek sekali lagi, surat KAMI resmi. kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kami resmi, ketemu beliau pun resmi. Kalau pun ada lewat telepon minta petunjuk, ya wajar, kan dewan pembina. Dan tidak ada arahan tiga periode, sekali lagi, tidak ada arahan tiga periode,” ujar dia.

Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi. Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021.

Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Anwar mengungkapkan, keberadaan Luhut memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

Apdesi menuai kritik terkait dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang bersedia dia buktikan dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Azri mengeklaim, suara-suara mendukung “Jokowi 3 periode” dalam Silaturahim Nasionak DPP Apdesi di Jakarta, Selasa lalu, murni aspirasi pribadi kepala desa yang hadir.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Azri.

Menurut dia, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa tiga periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Azri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com