Kompas.com - 01/04/2022, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali bergulir.

Setelah diserukan oleh para kepala dan perangkat desa, kini, usulan serupa disampaikan oleh tokoh daerah.

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam kegaduhan ini.

Pasalnya, dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan para kepala desa maupun tokoh daerah disampaikan di hadapan Luhut.

Sebelum ini, Luhut juga pernah menyampaikan perihal penundaan Pemilu 2024.

Kiai dan ulama Lebak

Pada Kamis (31/3/2022), Luhut berkunjung ke Lebak, Banten, untuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Acara tersebut digelar di kediaman mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.

Dalam acara itu, Mulyadi mengeklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia.

"Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang tiga tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi," ucap Mulyadi.

Baca juga: Munculnya Dukungan Jokowi 3 Periode dari Para Kepala Desa di Indonesia

Dukungan Jokowi 3 periode, klaim Mulyadi, juga datang dari sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

"Di Lebak ada 358 kepala desa yang kemarin menyuarakan minta perpanjang (masa jabatan) Jokowi tiga kali," ungkapnya.

Menanggapi usulan itu, Luhut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mulyadi merupakan aspirasi dari masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut sah-sah saja dan tidak perlu diperdebatkan.

"Itu kan aspirasi, kan enggak salah, asal disalurkan yang benar saja, jangan ribut-ribut soal itu," kata Luhut.

Luhut mengatakan, butuh proses panjang untuk merealisasikan penambahan masa jabatan presiden. Mekanismenya ada di DPR dan MPR.

Jika usulan ini tak disetujui, itu pun tak menjadi soal.

"Enggak apa-apa yang penting disalurkan dengan benar, kan ada DPR MPR. Kalau mereka enggak setuju, selesai juga," kata Luhut.

Para kepala desa

Sebelumnya, seruan perpanjangan masa jabatan presiden sudah lebih dulu digaungkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi.

Peristiwa ini terjadi dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Awalnya, Luhut yang hadir dalam acara tersebut menggelar tanya jawab dengan para kepala dan perangkat desa yang hadir.

Baca juga: Terungkapnya Polemik Apdesi Usai Nyatakan Dukung Jokowi 3 Periode

Adalah Muslim, perwakilan perangkat desa asal Aceh yang mulanya bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Di depan Luhut, dirinya menyampaikan harapan agar Jokowi dapat memindahkan pengelolaan taman tersebut dari Medan ke Aceh.

Muslim berharap Luhut dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini ke presiden.

Usai bertanya, Muslim tiba-tiba meneriakkan dukungan Presiden Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim diakhiri dengan teriakan.

"Setujuu!" balas kepala dan perangkat desa lain yang hadir.

Mendengar seruan itu, Luhut tak memberikan jawaban lisan. Dia hanya tersenyum.

Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di acara Silaturahim Nasional APDESI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). dok. Sekretariat Presiden Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di acara Silaturahim Nasional APDESI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode setelah Lebaran.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya.

Penundaan pemilu

Sebelum isu penambahan masa jabatan presiden ini bergulir, Luhut lebih dulu mendapat sorotan karena menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia menjadi satu di antara sejumlah elite politik yang mengemukakan isu tersebut selain Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Baca juga: Jokowi Buka Suara Lagi: Akui Sering Dengar Usul Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Janji Patuh Konstitusi

Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang ingin pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

Baca juga: Dinilai Tidak Tegas, Jokowi Nikmati Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode?

Luhut pun mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata dia.

Meski turut menggulirkan isu penundaan pemilu, Luhut mengaku tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Dia mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Luhut mengatakan bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, maka wacana tersebut harus berhenti.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata dia.

Klaim Luhut

Pasca-rangkaian peristiwa ini, Luhut kembali mendapat sorotan.

Apalagi, nama Luhut ternyata masuk dalam struktur organisasi Apdesi dan menjabat sebagai ketua dewan pembina organisasi tersebut.

"Iya betul (Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Apdesi)," kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Kendati demikian, Jodi membantah bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan para kepala daerah maupun kiai dan ulama merupakan hasil campur tangan Luhut.

Ia mengeklaim, hal itu usulan spontan dari masyarakat.

"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi.

Baca juga: Cerita Apdesi Kubu Surtawijaya soal Jokowi, Luhut, dan Tito di Tengah Isu 3 Periode

Tak hanya itu, menurut Jodi, Luhut bahkan sempat melarang para kepala desa yang hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi untuk mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode.

Namun, lagi-lagi, Jodi mengatakan, seruan itu bagian dari spontanitas para kepala desa.

"Spontanitas mereka sendiri. Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Nasional
Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Nasional
Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Nasional
Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Nasional
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Nasional
Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Nasional
Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Nasional
Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Nasional
Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Nasional
Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Nasional
Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Nasional
Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.