Kompas.com - 31/03/2022, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan pentingnya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Dia mengemukakan hal itu dalam acara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Berdasarkan pengalaman Sri Mulyani saat menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) di Washington, AS, dua tindak pidana itu selalu dibahas dalam berbagai forum internasional. Penyebabnya, tragedi 9 September 2001 atau 9/11 ketika gedung kembar World Trade Center (WTC) di New York menjadi objek serangan teroris.

Baca juga: Pencucian Uang: Pengertian dan Ragam Modus yang Dilakukan

“Di forum IMF pembahasan mengenai anti money laundering dan financing for terorism menjadi sangat-sangat penting dan itu diadopsi dalam berbagai kegiatan di dunia,” ujar dia.

Sebab, tindak pidana pencucian uang tidak hanya berpengaruh pada sisi sosial dan ekonomi. Namun, pencucian uang yang kerap terkait dengan pendanaan kelompok teroris dapat membahayakan kehidupan masyarakat.

“Ancaman kejahatan pencucian uang tidak hanya berimplikasi pada sisi sosial, ekonomi, tapi juga mengancam jiwa manusia,” kata dia.

Maka, lanjut Sri, dalam forum G20 menteri keuangan berbagai negara tak hanya membahas tentang kerja sama di bidang ekonomi. Para menteri juga mendiskusikan solusi penanganan pencucian uang dan pendanaan pada aktivitas atau kelompok ilegal.

Baca juga: PPATK: Tren Pendanaan Terorisme Berubah, Kini Gunakan Label Sumbangan Kemanusiaan

“Tentu di satu sisi mendorong adanya interaksi dan lalu lintas perdagangan maupun investasi antar negara, namun di sisi lain juga membahas bagaimana menghindari suatu kejahatan kriminal,” kata dia.

Dia mengapresiasi peringatan yang diberikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, tentang pemberian pajak karbon yang rentan bocor karena dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan aktivitas ilegal.

“Maka pembahasan PPATK hari ini menurut saya relevan dan tepat waktu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan menyebut sinergi antar lembaga diperlukan untuk menghindari terjadinya kebocoran penerimaan negara dari kebijakan pajak karbon.

“Teridentifikasi (pelanggaran) dilakukan para oknum pelaku usaha melalui tax invation, tax fraud, korupsi serta tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya.

Pemerintah hendak menerapkan tarif baru pajak karbon paling rendah yaitu Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Tahap awal, pajak karbon akan dikenakan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) batubara.

Pajak karbon dikenakan karena emisi karbon memberikan dampak negatif untuk lingkungan hidup. Mestinya kebijakan pajak karbon mulai diimplementasikan 1 April 2022 tetapi  ditunda hingga 1 Juli 2022 karena pemerintah masih menyusun aturan turunannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.