Kompas.com - 31/03/2022, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan pentingnya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Dia mengemukakan hal itu dalam acara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Berdasarkan pengalaman Sri Mulyani saat menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) di Washington, AS, dua tindak pidana itu selalu dibahas dalam berbagai forum internasional. Penyebabnya, tragedi 9 September 2001 atau 9/11 ketika gedung kembar World Trade Center (WTC) di New York menjadi objek serangan teroris.

Baca juga: Pencucian Uang: Pengertian dan Ragam Modus yang Dilakukan

“Di forum IMF pembahasan mengenai anti money laundering dan financing for terorism menjadi sangat-sangat penting dan itu diadopsi dalam berbagai kegiatan di dunia,” ujar dia.

Sebab, tindak pidana pencucian uang tidak hanya berpengaruh pada sisi sosial dan ekonomi. Namun, pencucian uang yang kerap terkait dengan pendanaan kelompok teroris dapat membahayakan kehidupan masyarakat.

“Ancaman kejahatan pencucian uang tidak hanya berimplikasi pada sisi sosial, ekonomi, tapi juga mengancam jiwa manusia,” kata dia.

Maka, lanjut Sri, dalam forum G20 menteri keuangan berbagai negara tak hanya membahas tentang kerja sama di bidang ekonomi. Para menteri juga mendiskusikan solusi penanganan pencucian uang dan pendanaan pada aktivitas atau kelompok ilegal.

Baca juga: PPATK: Tren Pendanaan Terorisme Berubah, Kini Gunakan Label Sumbangan Kemanusiaan

“Tentu di satu sisi mendorong adanya interaksi dan lalu lintas perdagangan maupun investasi antar negara, namun di sisi lain juga membahas bagaimana menghindari suatu kejahatan kriminal,” kata dia.

Dia mengapresiasi peringatan yang diberikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, tentang pemberian pajak karbon yang rentan bocor karena dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan aktivitas ilegal.

“Maka pembahasan PPATK hari ini menurut saya relevan dan tepat waktu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan menyebut sinergi antar lembaga diperlukan untuk menghindari terjadinya kebocoran penerimaan negara dari kebijakan pajak karbon.

“Teridentifikasi (pelanggaran) dilakukan para oknum pelaku usaha melalui tax invation, tax fraud, korupsi serta tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya.

Pemerintah hendak menerapkan tarif baru pajak karbon paling rendah yaitu Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Tahap awal, pajak karbon akan dikenakan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) batubara.

Pajak karbon dikenakan karena emisi karbon memberikan dampak negatif untuk lingkungan hidup. Mestinya kebijakan pajak karbon mulai diimplementasikan 1 April 2022 tetapi  ditunda hingga 1 Juli 2022 karena pemerintah masih menyusun aturan turunannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan 'Groundbreaking' di IKN Bulan ini

Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan "Groundbreaking" di IKN Bulan ini

Nasional
Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Nasional
Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Nasional
Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Nasional
RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

Nasional
PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

Nasional
Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Nasional
Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi 'Start'

Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi "Start"

Nasional
Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu 'Ojo Dibandingke' di Hadapan Jokowi...

Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu "Ojo Dibandingke" di Hadapan Jokowi...

Nasional
MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

Nasional
Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.