JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pencucian uang atau money laundering kini semakin kerap terdengar di Indonesia. Di dalam negeri kegiatan kriminal itu kerap dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.
Akan tetapi, aksi pencucian uang juga bisa dikaitkan dengan tindak kejahatan lain. Istilah money laundering mulanya dikenal di Amerika Serikat sejak 1930-an.
Ketika itu para pelaku tindak kejahatan terorganisir (organized crimes) seperti kelompok mafia Italia-Amerika dan sindikat lain menanamkan uang hasil kejahatan mereka dengan membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Selain itu, sindikat kriminal itu juga kerap mendirikan, membeli, atau menanamkan modal dalam bisnis pencucian pakaian atau laundromat yang saat itu tengah berkembang di Negeri Paman Sam sebagai kedok.
Uang hasil tindak kejahatan seperti menyelundupkan minuman keras (pemerintah AS melarang peredaran minuman keras pada 1930-an), perjudian, dan pelacuran ditanamkan dalam bisnis pencucian pakaian itu dan kemudian diputar. Hasil dari bisnis pencucian pakaian itu kemudian ditanamkan dalam bentuk usaha lain hingga membeli saham. Itulah awal mula istilah pencucian uang muncul.
Baca juga: Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang, Dirty Money yang Jerat Doni Salmanan
Dengan perkembangan zaman, maka pelaku kejahatan juga semakin cerdik untuk menghindari hukuman dan menyamarkan harta hasil kejahatan mereka dengan pencucian uang.
Di Indonesia, aksi pencucian uang kerap diidentikkan dengan kasus korupsi. Namun, aparat penegak hukum juga bisa mengusut dugaan money laundering dari pelaku tindak kejahatan narkoba sampai terorisme.
Tujuan awal pencucian uang adalah menyamarkan asal usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah berasal dari aktivitas legal.
Selain itu, pencucian uang juga bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, pencurian ikan, penipuan (fraud), dan sebagainya.
Baca juga: Indra Kenz dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan Binary Option yang Diduga Lakukan Pencucian Uang
Pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum untuk mengusut pencucian uang setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 17 April 2002. Beleid itu kemudian direvisi dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 pada 13 Oktober 2003.