Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes Ukraina: Boikot Putin di Forum Internasional Jadi Langkah Konkret Selesaikan Perang

Kompas.com - 30/03/2022, 10:09 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyerukan penolakan terhadap keterlibatan Rusia dan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada forum-forum internasional.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan presidensi dari forum G20 dan akan melangsungkan KTT G20 pada November 2022.

Rusia merupakan salah satu negara anggota dari forum tersebut.

"Boikot Rusia dan Putin dalam semua platform, pertemuan, dan konferensi tingkat tinggi internasional akan menjadi langkah konkret untuk mengakhiri perang di Ukraina dan sekali lagi, akan membawa perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di setiap negara di dunia setelah Perang Dunia II berakhir," ujar Hamianin seperti dikutip dari keterangannya, Selasa (30/3/2022).

Baca juga: Usai Bertemu Pimpinan DPR, Dubes Ukraina Harap Rusia Diboikot dari G20

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sempat mengatakan tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Putin ke KTT kepala negara November 2022 di Bali.

"Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid-19 yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang," katanya kepada wartawan.

Vorobieva mengatakan ada upaya negara-negara Barat untuk mengusir Rusia dari organisasi dunia, termasuk Kelompok 20 ekonomi utama. Hal ini disebutnya sebagai reaksi yang "tidak proporsional".

Rusia, lanjutnya, menghargai "posisi tegas" Indonesia, setelah Jakarta berulang kali mengatakan forum itu untuk menyelesaikan masalah ekonomi.

Diberitakan AFP, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia. Ini disampaikan utusan Moskwa pada Rabu (23/3/2022).

Putin disebut menolak saran bahwa Rusia dapat dikeluarkan dari kelompok tersebut karena perang di Ukraina.

Sebelumnya, seruan untuk mendepak Rusia dari G20 diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di Brussels, Belgia, Kamis (24/3/2022), Biden mengatakan, keputusan untuk mengeluarkan Rusia sendiri tergantung dari negara-negara anggota forum tersebut.

"Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20," kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, seperti dikutip Reuters.

Baca juga: Menlu: Situasi Ukraina dan Afganistan Jadi Isu yang Menonjol Saat Kunjungan ke Doha

Biden juga mengatakan, jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangannya, Ukraina harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan para pemimpin dunia lain adalah "satu langkah yang terlalu jauh".

Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga sempat menyuarakan seruan kepada pemimpin negara-negara Barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com