Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes Ukraina: Boikot Putin di Forum Internasional Jadi Langkah Konkret Selesaikan Perang

Kompas.com - 30/03/2022, 10:09 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyerukan penolakan terhadap keterlibatan Rusia dan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada forum-forum internasional.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan presidensi dari forum G20 dan akan melangsungkan KTT G20 pada November 2022.

Rusia merupakan salah satu negara anggota dari forum tersebut.

"Boikot Rusia dan Putin dalam semua platform, pertemuan, dan konferensi tingkat tinggi internasional akan menjadi langkah konkret untuk mengakhiri perang di Ukraina dan sekali lagi, akan membawa perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di setiap negara di dunia setelah Perang Dunia II berakhir," ujar Hamianin seperti dikutip dari keterangannya, Selasa (30/3/2022).

Baca juga: Usai Bertemu Pimpinan DPR, Dubes Ukraina Harap Rusia Diboikot dari G20

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sempat mengatakan tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Putin ke KTT kepala negara November 2022 di Bali.

"Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid-19 yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang," katanya kepada wartawan.

Vorobieva mengatakan ada upaya negara-negara Barat untuk mengusir Rusia dari organisasi dunia, termasuk Kelompok 20 ekonomi utama. Hal ini disebutnya sebagai reaksi yang "tidak proporsional".

Rusia, lanjutnya, menghargai "posisi tegas" Indonesia, setelah Jakarta berulang kali mengatakan forum itu untuk menyelesaikan masalah ekonomi.

Diberitakan AFP, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia. Ini disampaikan utusan Moskwa pada Rabu (23/3/2022).

Putin disebut menolak saran bahwa Rusia dapat dikeluarkan dari kelompok tersebut karena perang di Ukraina.

Sebelumnya, seruan untuk mendepak Rusia dari G20 diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di Brussels, Belgia, Kamis (24/3/2022), Biden mengatakan, keputusan untuk mengeluarkan Rusia sendiri tergantung dari negara-negara anggota forum tersebut.

"Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20," kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, seperti dikutip Reuters.

Baca juga: Menlu: Situasi Ukraina dan Afganistan Jadi Isu yang Menonjol Saat Kunjungan ke Doha

Biden juga mengatakan, jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangannya, Ukraina harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan para pemimpin dunia lain adalah "satu langkah yang terlalu jauh".

Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga sempat menyuarakan seruan kepada pemimpin negara-negara Barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasional
Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Nasional
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Nasional
Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Nasional
Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.