Sebagian Fraksi di DPR Anggap Tak Urgen, Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Keinginan Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengadaan gorden untuk 505 unit rumah jabatan anggota DPR yang total pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar rupanya tak didukung penuh oleh anggota Dewan.

Sejumlah perwakilan fraksi menilai, pengadaan tersebut tidaklah urgen dan dapat disalurkan ke hal lain yang lebih penting.

"Kami sebenarnya lebih baik anggaran Rp 90 juta itu untuk hal yang lain lah. Soal gorden rumah itu kan tidak urgen, karena apa, gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Soal Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apa Tidak Bisa Lebih Murah?

Menurut Baidowi, gorden yang ada masih bisa berfungsi untuk menutup pandangan dari luar, tidak ada pula kerusakan berarti pada gorden yang dipasang di rumah jabatan anggota DPR.

Terlebih, kata dia, tidak semua rumah jabatan ditempati oleh anggota Dewan sehingga gorden yang ada saat ini menurutnya sudah cukup.

"Kalau di rumah pribadi ya silakan lah mau gorden seharga Rp 100 juta, Rp 200 juta, ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, saya kira enggak paslah ya," ujar Baidowi.

Anggota Komisi VI DPR itu pun mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk membeli barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya minyak goreng.

"Misalkan Rp 90 juta dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, itu kan lebih bermanfaat pada hari ini menjelang Ramadhan karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," kata Baidowi.

Baca juga: Soal Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar, Politisi Demokrat: Kita Harus Punya Sense of Crisis

Senada dengan Baidowi, anggota DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf juga mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk menyalurkan minyak goreng murah kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi X itu mengatakan, DPR semestinya memiliki sense of crisis di tengah kesulitan yang dialami oleh publik.

"Soal besarnya anggaran, memang kita harus punya sense of crisis, sense of crisis kita apa, harga minyak goreng lagi mahal, perlukah kita mengeluarkan itu," kata Dede.

Ia juga menilai gorden yang ada di masing-masing rumah jabatan belum perlu diganti.

Jika ada perbaikan, menurut Dede, sebaiknya diperuntukkan untuk fasilitas yang lebih sering digunakan oleh penghuni seperti kompor atau pompa air.

"Kita berharap yang penting rumah dinas ini dipelihara dengan baik dan dipelihara dengan baik itu tentu bukan hanya tampilan, tapi fasilitas yang memang dibutuhkan sehari-hari," ujar Dede.

Baca juga: Sekjen PAN Nilai Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Belum Diperlukan, Lebih Baik untuk Bantu UMKM

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno pun menilai, anggaran pengadaan gorden sebaiknya digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri lokal yang sedang bangkit pascaterdampak pandemi.

"Kalau untuk gorden rumah jabatan di Kalibata rasanya belum perlu untuk diganti. Saya kira anggota DPR bisa memahami jika anggaran gorden di rumah jabatan Kalibata dialihkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.

Belum diajak bicara

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengaku, fraksinya belum pernah membahas pengadaan gorden tersebut.

"Kita belum pernah membahas, saya enggak ngerti background-nya apa. Belum (pernah membahas), orang politik (kok) bahas gorden," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Baidowi mengamini pernyataan Bambang, ia mengatakan, terkadang pengadaan barang oleh Sekretariat Jenderal tidak diketahui oleh anggota Dewan.

Akibatnya, kata Baidowi, anggota Dewan yang menjadi sasaran kekesalan masyarakat.

Baca juga: Soal Gorden Rp 48,7 Miliar, Fraksi PPP: Tak Urgen, yang Ada Masih Layak Pakai

"Ya memang kadang penganggaran di kesekjenan itu tanpa sepengetahuan anggota sehingga menyebabkan anggota yang di-bully. Kalau kami lebih baik itu ditunda sajalah," kata Baidowi.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang menyebut banyak permintaan anggota Dewan untuk mengganti gorden di rumah jabatan mereka.

"Sejak tahun 2020 memang banyak permintaan dari anggota Dewan kepada kesekjenan untuk penggantian gorden dan vitrase di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak," kata Indra, Senin (29/3/2022).

Baca juga: Soal Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apakah kalau Tidak Diganti Tidak Bisa Tidur?

Indra menuturkan, pengadaan gorden di rumah jabatan anggota Dewan terakhir dilakukan pada 2009, artinya sudah 13 tahun gorden di sana tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota Dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.