Kompas.com - 29/03/2022, 15:58 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menilai, DPR harus memiliki sense of crisis sebelum melakukan pengadaan barang dengan biaya yang fantastis.

Hal ini disampaikan Dede merespons pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR yang anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar untuk 505 unit rumah.

"Soal besarnya anggaran, memang kita harus punya sense of crisis, sense of crisis kita apa, harga minyak goreng lagi mahal, perlukah kita mengeluarkan itu," kata Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Fraksi PPP: Anggaran Gorden Rp 90 Juta bila Dialokasikan untuk Beli Minyak Goreng Lebih Bermanfaat

Dede mengatakan, pihak-pihak yang berkecimpung di dunia politik semestinya juga berbicara soal isu-isu publik.

Oleh karena itu, menurut dia, dana yang dianggarkan untuk membeli gorden lebih baik dialokasikan untuk membantu masyarakat, misalnya dengan menggelar pasar murah minyak goreng bagi masyarakat di sekitar Kompleks DPR.

"Alokasi anggaran tersebut bisa diarahkan untuk membeli misalnya minyak goreng dengan harga murah dan dijual ke masyarakat dengan harga lebih murah, misalnya," kata Dede.

Wakil ketua Komisi X DPR itu pun berpendapat, gorden yang ada di masing-masing rumah jabatan belum perlu diganti.

Jika ada perbaikan, menurut Dede, sebaiknya diperuntukkan untuk fasilitas yang lebih sering digunakan oleh penghuni seperti kompor atau pompa air.

"Kita berharap yang penting rumah dinas ini dipelihara dengan baik dan dipelihara dengan baik itu tentu bukan hanya tampilan, tapi fasilitas yang memang dibutuhkan sehari-hari," ujar Dede.

Baca juga: Sekjen PAN Nilai Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Belum Diperlukan, Lebih Baik untuk Bantu UMKM

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

Nasional
Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.