Soal Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apakah kalau Tidak Diganti Tidak Bisa Tidur?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk program penggantian gorden di 505 unit rumah dinas jabatan anggota DPR terus menuai kritik.

Pengamat politik sekaligus sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyayangkan keputusan DPR yang menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk setiap rumah dinas jabatan anggota.

"Apakah gara-gara gorden yang tidak diganti lalu anggota DPR tidak bisa tidur?" kata Ubedilah kepada Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Menurut Ubedilah pembelian gorden untuk rumah jabatan anggota DPR itu sangat tidak perlu dan tidak mendesak. Dia mengatakan, tanpa diganti pun sebenarnya tidak ada masalah berarti dari penggunaan gorden lama itu.

Baca juga: Anggaran Rp 48,7 Miliar untuk Gorden Rumah Anggota DPR, Dasco: Banyak yang Mengeluh Minta Ganti

"DPR ini benar- benar kehilangan empatinya pada rakyat banyak. Uang Rp 48,7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR itu lebih baik digunakan untuk bantu rakyat kecil yang sedang susah hidupnya," ujar Ubedilah.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, anggaran Rp 48,7 miliar itu disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota Dewan, setiap rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah, hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat 11 macam gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Baca juga: DPR Anggarkan Rp 48 Miliar untuk Gorden, Sekjen: Sudah 13 Tahun Tak Diganti, Seperti Kain Pel

Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini sebesar sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332.

Indra tidak menjelaskan detail saat ditanya soal luas gorden yang akan dipasang di setiap rumah serta spesifikasinya. Namun, Indra menegaskan, gorden yang akan dibeli wajib produksi dalam negeri.

Adapun lelang saat ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2022. Indra mengeklaim, pengadaan gorden di rumah jabatan anggota Dewan terakhir dilakukan pada 2009, artinya sudah 13 tahun gorden di sana tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai. Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota Dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

Baca juga: Anggaran Gorden DPR Rp 80 Juta Per Rumah Dinas, Berapa Harga di Pasaran?

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.

Ia mengatakan, tidak sedikit anggota Dewan yang meminta ada penggantian gorden karena suasana dalam rumah dapat terlihat dari luar akibat tak ada gorden.

"Sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar " kata Indra.