PKB Minta Badan Pangan Nasional Segera Atasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bergerak untuk mengatasi kenaikan harga pangan jelang Ramadhan.

“Kami menilai tren kenaikan harga komoditas pangan menjelang Ramadhan sudah cukup mengkhawatirkan," kata Cucun melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/3/2022) pagi.

Cucun mengatakn, komoditas yang mulai melonjak harganya antara lain, beras, jagung, kedelai, gula, telor, daging, bawang, cabai, dan minyak goreng.

Padahal, katanya, pemerintah berulangkali menegaskan ketersediaan pangan hingga saat ini aman.

Baca juga: Badan Pangan Nasional: Minyak Goreng Surplus 663.493 Liter, Stok Aman

Ia menganggap, ketersediaan tersebut tidak akan banyak berarti jika ada persoalan pada rantai distribusi. Komoditas minyak goreng jadi contoh.

Hingga saat ini, ujarnya, warga di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta dan Aceh masih harus mengantre untuk mendapatkannya.

Menurutnya, dengan otoritas yang dimiliki, BPN mempunyai peran strategis dalam memastikan ketersediaan stok berbagai komoditas pangan dan memperbaiki rantai distribusi.

Cucun mengatakan, dengan bekerja sama dengan Satgas Pangan Mabes Polri, perbaikan tata kelola berbagai komoditas seharusnya bisa segera dituntaskan.

“BPN dan Satgas Pangan harus menguatkan kerjasama agar proses pengadaan dan distribusi berbagai komoditas pangan bisa diperbaiki. Muaranya masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan harga kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau,” ungkap Cucun.

Baca juga: Peringatan Dini Badan Pangan Nasional: Harga Daging Ayam Naik Jelang Ramadhan

“Karena rutin terjadi tiap tahun, seharusnya itu (kenaikan harga pangan) dapat diantisipasi oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya,” katanya.

Cucun juga mendesak pemerintah tidak melepaskan harga komoditas pokok ke keseimbangan pasar seperti melepas harga minyak goreng kemasan.

“Meskipun barang ada tetapi jika terjadi penimbunan oleh distributor dan spekulan maka masyarakat sebagai konsumen akan tetap dirugikan karena akan terjadi gejolak harga,” ujarnya.