Sebut Rumah Jabatan DPR Tak Ditempati, Formappi Nilai Pengadaan Gorden Tak Urgen

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pengadaan gorden dengan anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk rumah jabatan anggota DPR sulit dijelaskan urgensinya.

Sebab, kata Lucius, rumah jabatan anggota DPR umumnya tidak ditempati oleh para anggota dewan.

"Dengan begitu rasanya sulit diterima jika fasilitas gorden 90 juta dikatakan sebagai kebutuhan seluruh anggota, karena bahkan rumah dinas yang sudah disediakan saja tak ditempati oleh anggota," kata Lucius saat dihubungi, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Anggaran Gorden DPR Rp 80 Juta Per Rumah Dinas, Berapa Harga di Pasaran?

Menurut Lucius, hal ini pun menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana mungkin anggota dewan yang tidak menempati rumah jabatan justru merasa perlu didandani dengan gorden mahal yang nilainya Rp 90 juta per rumah.

Oleh karena itu, Lucius menilai, anggota DPR harus bersuara mengenai pengadaan gorden tersebut.

"Jangan sampai citra DPR menjadi terpuruk oleh kebijakan yang bahkan tak akan dinikmati oleh anggota DPR tetapi oleh mereka yang terlibat merancang proyek saja," kata dia.

"Anggota DPR jangan mau-mau saja dimanfaatkan demi nafsu pengadaan oleh penyelenggara anggaran DPR," ujar Lucius menambahkan.

Baca juga: Anggaran Rp 48,7 Miliar untuk Gorden Rumah Jabatan Anggota DPR yang Jarang Dihuni..

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, mayoritas rumah di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR ditempati oleh anggota dewan.

"Persentase antara yang tidak menempati dan menempati saya rasa lebih banyak yang ditempati karena ini banyak yang dari daerah, kita sudah cek itu," kata Dasco, Senin.