Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Minta Reshuffle Tak Sentuh PKB , PDI-P: Jangan Pusing, Presiden Pegang Etika Politik

Kompas.com - 27/03/2022, 11:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo tentu telah menimbang sosok yang akan diganti dan yang bakal mengisi jabatan menteri dalam kabinet, sebelum memutuskan untuk merombak.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan tidak ada pihak, khususnya partai politik koalisi pemerintah yang perlu cemas jika kader partainya diganti dari jabatan menteri.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Hasto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya pandangan PDI-P setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyinggung agar kursi menteri PKB tidak diganggu jika ada reshuffle atau perombakan kabinet.

Hasto mengatakan, dalam mekanisme reshuffle, sebelumnya Presiden Jokowi pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi.

"Itu artinya menunjukkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dibangun berdasarkan koalisi. Sehingga ketika Presiden punya hak prerogatif, tapi karakter Pak Jokowi adalah melakukan dialog ketika reshuffle," jelasnya.

Lebih lanjut Hasto menuturkan, Presiden Jokowi juga tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi.

Ditanya soal apakah Jokowi sudah menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait reshuffle, Hasto tak menjawab dengan gamblang

Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Pembicaraan mengenai itu, imbuh dia, juga hanya diketahui oleh Jokowi dan Megawati sendiri.

"Tetapi terkait reshuffle ya itu sifatnya rahasia. Sifatnya bapak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri dan ketika beliau bertemu dan membahas agenda bangsa dan negara," pungkasnya.

Diketahui, isu reshuffle kembali menguat setelah dikabarkan akan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Di tengah isu itu, Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com