Pimpinan DPR Usul Pejabat Negara yang Tak Berpihak ke Produk Dalam Negeri Disanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat negara melakukan pemihakan terhadap produk dalam negeri.

Ia mengatakan, diperlukan sanksi tegas bagi pejabat negara yang tak berpihak pada produk dalam negeri.

"Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP," kata Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Gobel mengatakan, Jokowi sudah beberapa kali mengingatkan agar para pejabat negara tidak  berpihak pada produk impor.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

Bahkan, kata dia, Jokowi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produk dalam negeri.

Namun, hal tersebut tak dijalankan secara serius, bahkan ada sejumlah regulasi yang bertentangan seperti Permendag No 20 Tahun 2021.

"Jadi pernyataan Presiden ini luar biasa sekali. Ini menggembirakan dan membanggakan. Presiden benar-benar berpihak pada rakyat," ujarnya.

Gobel mengaku, berkali-kali mengingatkan tentang keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri.

Bahkan, ia pernah mempertanyakan efektivitas penyertaan modal negara ke banyak BUMN yang bernilai triliunan terhadap penggunaan produk dalam negeri.

"Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

Lebih lanjut, Gobel mengatakan, jika kegemaran impor ini tak dihentikan, hal itu sama dengan memperlemah negara sendiri.

"Bukan saja kaki-kaki bangsa dipatahkan, tapi juga jiwa bangsa sedang dibusukkan. Karena rakyat kehilangan harapan, dan penyelenggara sedang menjadi penadah dari praktik mental gampangan dan bukan tidak mungkin bagian dari pembiakan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengevaluasi konsumsi anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang justru lebih banyak digunakan untuk membeli produk impor.

Menurut dia, mayoritas konsumsi barang lebih banyak berasal dari impor dan mengabaikan produk dalam negeri.

"Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Endak, endak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan Bapak, Ibu, kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana. Bukan di sini," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang ditayangkan secara virtual pada Jumat (25/3/2022).

"Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri. Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya konsumsi produk dalam negeri sebagai upaya untuk mendorong penggunaan APBN dan APBD untuk memicu pertumbukan ekonomi.

Strategi tersebut dinilainya penting sebab kondisi dunia saat ini serba tidak pasti dan hampir semua negara mengalami inflasi.

Namun, Jokowi merasa sedih saat memeriksa pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan pemda, lantaran tingginya konsumsi barang impor.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.