Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, RI Dinilai Bisa Jadi Juru Damai

Kompas.com - 24/03/2022, 13:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, menyusul langkah AS mendorong Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20.

Menurut Hikmahanto, Indonesia harus segera bertindak menyukseskan KTT G20 dan memastikan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara hadir.

"Kemenlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia," kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Hikmahanto mengatakan, pemerintah bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutu untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia.

Hal serupa, kata dia, juga harus dilakukan perwakilan Indonesia di Rusia.

"Selanjutnya Menlu berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia," ujarnya.

Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan, Menteri Luar Negeri dapat melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

"Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, AS dan sekutu Baratnya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20 atas invasinya ke Ukraina.

Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah sumber yang terlibat dalam diskusi "pemecatan" Rusia dari keanggotaan G20 kepada Reuters.

Namun, setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara dalam G20 seperti China, India, Arab Saudi.

Sejauh ini, Rusia telah menghadapi serangkaian sanksi internasional yang dipimpin oleh Barat yang bertujuan untuk mengucilkannya dari perekonomian global.

Salah satu sanksi tersebut secara khusus menutupnya dari sistem bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.

“Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20,” kata sumber senior dari kelompok G7.

“Jika Rusia tetap menjadi anggota (G20), itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna,” kata sumber tersebut sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: AS dan Sekutu Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: RI Jangan Terbawa Arus

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menanggapi pertanyaan apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak untuk mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan pemimpin NATO.

“Kami percaya bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa untuk Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional,” ujar Sullivan.

Sullivan menuturkan, AS berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya sebelum pernyataan lain dibuat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com