Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPU Akui Adanya Ancaman dan "Godaan" Saat Pelaksanaan Pemilu

Kompas.com - 24/03/2022, 13:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengakui adanya ancaman hingga godaan merupakan hal yang lumrah dialami para komisioner lembaga tersebut saat pemilu berlangsung.

Menurut dia, intervensi atas independensi kerja-kerja KPU dapat dilancarkan secara halus hingga kasar.

“Ada ancaman, kalau ancaman itu yang keras-keras. Lalu godaan yang manis-manis,” kata Hasyim dalam program "Gaspol" Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: KPU Sarankan Pemilih Muda Banyak Silaturahim ke Parpol

Ia memberi contoh, godaan dapat datang dari bentuk-bentuk gratifikasi sesederhana tiket umrah dari politikus yang mencalonkan diri dalam pemilu.

“Misalkan ini nama saya Hasyim Asyari, (disangka) pasti senang pergi haji, senang umrah. Lalu, ‘Terima kasih sudah dibantu, ini tiket umrahnya’,” ujar Hasyim memberi ilustrasi.

Namun, kalau godaan semacam itu tak cukup mempan, cara-cara kasar kemungkinan ditempuh, mulai dari ancaman kekerasan hingga kriminalisasi.

“Faktanya, saya 2019 sudah pernah jadi tersangka, ditersangkakan orang yang enggak lolos,” ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Belum Pertimbangkan E-Voting pada Pemilu 2024 karena Masalah Akses Internet hingga Kepercayaan Publik

Ketika itu, Hasyim dijadikan tersangka pada perkara Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Oddang, karena tidak lolos Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

“Pilkada 2020 juga saya ditersangkakan lagi gara-gara orang yang tidak lolos,” kata dia.

Pada 2020, Hasyim dijadikan tersangka pada perkara calon bupati Boven Digoel, Papua, yang tidak lolos peserta Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com