Kompas.com - 23/03/2022, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Jarot Subana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (22/3/2022).

Jarot Subana merupakan terpidana kasus korupsi terkait pelaksanaan subkontrak fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Adapun eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 944 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengdilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 9 September 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor: 59/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Kasus Proyek Fiktif, 5 Mantan Pejabat Waskita Karya Divonis 4 sampai 7 Tahun

"Eksekusi pidana badan dilaksanakan di Lapas Kelas IA Sukamiskin dan terpidana akan menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Selain pidana badan, Jarot juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Kemudian, eks PT Waskita Beton Precast Tbk itu juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 7,1 miliar yang wajib dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga: Lima Terdakwa Kasus Dugaan Proyek Fiktif Waskita Didakwa Rugikan Negara Rp 202 Miliar

"Apabila tidak mampu maka harta bendanya dilakukan pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Ali.

"Selain itu jika uang pengganti tidak dibayar maka dipidana penjara selama 2 tahun," tuturnya.

Sebagai informasi, Jarot terlibat dalam korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada berbagai proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) total kerugian negara akibat proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Nasional
Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Nasional
Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Nasional
Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Nasional
Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Nasional
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Nasional
Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Nasional
Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Nasional
Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Nasional
Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Nasional
Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Amien Rais: 'Presidential Threshold' 20 Persen Lestarikan 6L, 'Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu'

Amien Rais: "Presidential Threshold" 20 Persen Lestarikan 6L, "Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu"

Nasional
Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Nasional
Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Nasional
Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.