Kompas.com - 23/03/2022, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) membuka peluang untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di daerah dengan tingkat penularan rendah pada Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Koordinator Bidang Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi KPCPEN Montty Girianna mengatakan, opsi tersebut sudah dibahas oleh pemerintah.

"Tadi ada aspirasi membebaskan PPKM di wilayah dengan penularan rendah terutama untuk Hari Raya Idul Fitri, ini memang sudah dibahas, kemungkinan besar PPKM level 1," kata Montty dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Surabaya Satu-satunya Kota Besar Berstatus PPKM Level 1, Berbagai Kegiatan Bisa Dilakukan 100 Persen

Namun, Montty mengatakan, pembebasan PPKM secara keseluruhan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat kerena menunggu situasi pandemi menjadi endemi.

Selain itu, kata dia, pembebasan PPKM juga harus memenuhi syarat capaian vaksinasi bagi masyarakat umum, lanjut usia, dan anak-anak masing-masing 70 persen.

"Sebelum itu terjadi maka kemungkinan kecil kita menerapkan PPKM dibebaskan sama sekali di wilayah manapun," ujar Montty.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, dari sektor kesehatan ada sejumlah indikator yang menunjukkan pandemi sudah bertransisi menjadi endemi sebagaimana pedoman World Health Organization (WHO).

Baca juga: Jokowi Persilakan Masyarakat Mudik Lebaran, Syaratnya Sudah Vaksinasi Booster

Indikator itu adalah jumlah kasus baru paling banyak 20 kasus per 100.000 penduduk, jumlah pasien dirawat di rumah sakit sebanyak lima pasien per 100.000 penduduk, dan jumlah kematian 1 kematian per 100.000 penduduk dalam satu pekan selama enam bulan berturut-turut.

Hal itu ditambah dengan capaian vaksinasi dosis lengkap harus mencapai 70 persen dari populasi serta reproduction rate atau laju penularan di bawah 1 selama enam bulan.

"Kalau kita memenuhi tiga kriteria ini sekaligus antara 3 sampai 6 bulan berturut-turut, dari sisi kesehatan itu adalah indikator bahwa kita sudah bisa masuk endemi," kata Budi.

Namun, ia menegaskan, keputusan transisi ke endemi tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan tetapi juga politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan 'Scientific Crime Investigation'

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Nasional
BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati Ditetapkan Sebagai Tersangka

BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati Ditetapkan Sebagai Tersangka

Nasional
Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Nasional
Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek 'Gen Halilintar', Ini Tanggapan Kemenkumham

Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek "Gen Halilintar", Ini Tanggapan Kemenkumham

Nasional
Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Nasional
Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Nasional
KPK Pastikan Tidak Rebutan Kasus Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Pastikan Tidak Rebutan Kasus Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Kekaguman Airin pada Megawati: Beliau Luar Biasa, Keren Banget!

Kekaguman Airin pada Megawati: Beliau Luar Biasa, Keren Banget!

Nasional
Mind Id Komitmen Dorong Implementasi Digitalisasi Industri Pertambangan

Mind Id Komitmen Dorong Implementasi Digitalisasi Industri Pertambangan

Nasional
Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Nasional
Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu 'Bekingan' Bisnis Judi Ferdy Sambo

Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu "Bekingan" Bisnis Judi Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.