Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VI DPR Bentuk Panja Komoditas Pangan dan Bahan Pokok, Bakal Dalami Persoalan Minyak Goreng

Kompas.com - 22/03/2022, 18:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Komoditas Pangan dan Bahan Pokok untuk mendalami persoalan kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Panja Komoditas Pangan dan Bahan Pokok Mohammad Hekal mengatakan, meski kelangkaan minyak goreng menjadi prioritas, panja juga akan membahas persoalan pangan lainnya.

"Tentu karena sekarang isunya minyak goreng, kita start dengan itu, tapi kan implikasi wewenang Menteri Perdagangan (Mendag) berdampak ke bahan pangan dan barang pokok lainnya," kata Hekal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Panja Masalah Minyak Goreng Dibentuk, Dasco: Untuk Amankan Kebijakan Presiden

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, panja sudah sepakat untuk memanggil regulator, asosiasi distributor minyak goreng, dan pelaku usaha dalam waktu dekat.

"Kita akan dalami masalah kebijakan apa yang masih kurang sehingga Mendag tidak berdaya melawan mafia minyak goreng," ujar Hekal.

Sebelumnya, sejumlah fraksi mengusulkan agar persoalan minyak goreng dibahas dalam tingkat panja ketimbang membentuk panitia khusus hak angket sebagaimana usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Hekal sebelumnya menyatakan, pansus hak angket minyak goreng belum diperlukan dan dapat menimbulkan kegaduhan di tengah publik.

"Bukan menolak, tetapi memandang belum perlu, nanti tambah kisruh," kata Hekal kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Audiensi dengan Kemendag soal Harga Minyak Goreng, Partai Buruh: Pemerintah Harus Intervensi

Menurut dia, Komisi VI DPR terpanggil membentuk panja ketimbang pansus untuk mendalami permasalahan minyak goreng karena hal itu merupakan masalah yang harus diatasi oleh Mendag Muhammad Lutfi, mitra kerja Komisi VI DPR.

Ia mengaku kecewa dengan penjelasan Lutfi terkait kelangkaan minyak goreng dalam rapat Komisi VI DPR pada Kamis (17/3/2020) lalu karena stok minyak goreng kemasan langsung muncul di pasaran setelah pemerintah melepasnya ke mekanisme pasar.

"Kan sangat memalukan bahwa setelah dibebaskan DMO (Domestic Market Obligation), DPO (Domestic Price Obligation), HET (harga eceran tertinggi) dan PE (persetujuan ekspor), dalam kurang dari satu hari barang melimpah yang sebelumnya langka. Kan itu semua kewenangan Mendag yang gagal mengatasi situasi. Jadi ini dulu yang kita harus dalami," kata wakil ketua Komisi VI DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Nasional
Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Nasional
Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Nasional
Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Nasional
Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

Nasional
Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Nasional
Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Nasional
Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com