Kompas.com - 22/03/2022, 17:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beranggapan bahwa panitia kerja (Panja) di Komisi VI DPR RI diperlukan guna mencari tahu penyebab langka dan mahalnya minyak goreng saat ini.

Sebagai informasi, panitia kerja itu disebut baru saja dibentuk dan akan mengurusi berbagai hal seputar komoditas pangan dan sembako.

“Saya pikir, Panja tentang komoditas dan bahan pokok ini juga penting karena ini bentuk pelaksanaan tugas DPR, salah satunya bidang pengawasan,” kata Dasco kepada wartawan pada Selasa (22/3/2022).

“Ini penting buat kita mengetahui dan Panja ini akan mengurai sebab kelangkaan, solusinya, yang akan dibuat oleh Komisi VI,” ujarnya.

Baca juga: Menagih Janji Mendag soal Kapan Ungkap Mafia Minyak Goreng?

Dasco mengklaim bahwa hasil kerja Panja ini akan membuat mitra Komisi VI DPR RI, yaitu Kementerian Perdagangan, menjadi lebih cepat bekerja.

“Dalam hal ini mengamankan kebijakan Presiden agar bahan pokok dan selain minyak goreng tidak naik,” kata politikus Gerindra itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyebutkan bahwa masalah langka dan mahalnya minyak goreng harus segera dievaluasi pemerintah dari segi regulasi dan iklim niaga.

“Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa.

“Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjutnya.

Baca juga: Partai Buruh Minta Pemerintah Kendalikan Harga dan Stok Minyak Goreng

Gobel mengaku tidak sepakat jika masalah langka dan mahalnya minyak goreng serta-merta dikaitkan dengan keberadaan “mafia”.

Indikasinya, ketika pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET), persediaan minyak goreng tiba-tiba kembali muncul di pasar walaupun dijual dengan harga yang cukup mahal.

Menurutnya, regulasi yang ada belum cukup baik sehingga ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih.

“’Mafia pangan’ itu menurut saya memang sengaja dari awal diciptakan. Yang ada saat ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.