Kompas.com - 21/03/2022, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkapkan salah satu alasan penting untuk menunda usulan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Alasan itu adalah mencegah supaya agenda pembahasan tidak melebar kepada persoalan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum (pemilu).

"Penundaan usulan ini juga mencegah agar gagasan amandemen kontitusi terkait PPHN tidak menjadi meluas dengan memasukkan usulan masa jabatan Presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu," kata Ketua Fraksi Nasdem di MPR Taufik Basari dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022) kemarin.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan, sejak awal partainya mengusulkan supaya wacana amendemen itu dikaji ulang dan tidak dipaksakan. Menurut dia, amendemen terkait PPHN masih merupakan gagasan elite politik dan belum menjadi kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Sama dengan PDI-P, F-Nasdem Juga Nilai Usulan Amendemen UUD 1945 soal PPHN Perlu Ditunda

Akan tetapi, kata Taufik, UUD 1945 tidak melarang adanya amendemen konstitusi. Namun, menurut Taufik amendemen harus dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan didasarkan atas kebutuhan fundamental demi kepentingan bangsa.

Selain itu, Taufik mengatakan Fraksi Nasdem telah menggelar survei bekerja sama dengan lembaga Survei Indikator Politik yang dilakukan pada September 2021. Hasil survei itu menunjukkan masyarakat menolak usulan amendemen baik untuk PPHN maupun mengakomodasi hal lain.

"Sehingga saat ini belum ada alasan yang cukup untuk melakukan amandemen," ujar Taufik.

Pekan lalu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR mengusulkan penundaan kajian amendemen UUD 1945 terkait PPHN. Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah menyarankan amendemen terbatas itu lebih baik tidak dilaksanakan pada periode saat ini.

"Sebaiknya rencana amendemen terbatas UUD tersebut tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," kata Basarah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022) pekan lalu.

Baca juga: Soal Amendemen, Pimpinan MPR: Rakyat Tidak Terlalu Berkehendak, PPHN Biasa-biasa Saja

Salah satu alasan Fraksi PDI-P MPR mengusulkan amendemen ditunda karena menilai situasi psikologis bangsa saat ini tidak kondusif. Maka, adanya wacana amendemen terbatas sebaiknya tidak dilakukan di masa sekarang.

"Situasi psikologis bangsa yang tidal kondusif, seperti adanya pikiran dan rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa serta adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu," jelasnya.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya/Editor : Krisiandi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Nasional
Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Nasional
Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Nasional
Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Nasional
Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Nasional
Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Nasional
Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J 'Sensitif dan Khusus Dewasa'

Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J "Sensitif dan Khusus Dewasa"

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.