Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi Megawati, Ketum Partai "Wong Cilik" yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Kompas.com - 19/03/2022, 08:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek 1 dan bermerek 2, masing-masing seharga Rp 22.150 dan Rp 21.300 per kilogram.

Adapun harga minyak goreng kemasan bermerek 1 di DKI Jakarta sebesar Rp 20.000 per kg dan harga tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 56.250 per kg.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan, langka dan mahalnya harga minyak goreng disebabkan adanya permainan mafia.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya, minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3/2022).

Baca juga: Kontroversi Mendag Lutfi soal Minyak Goreng Mahal: Akui Tak Kuasa Kontrol Mafia hingga Salahkan Panic Buying

Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Lutfi pun mengakui bahwa pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf.

"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya.

Partai "wong cilik"?

Pernyataan Mega soal minyak goreng ini pun banjir kritik. Di media sosial Twitter, "Bu Mega" dan "menggoreng" bahkan sempat menduduki trending topic.

Memandang hal ini, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai bahwa pernyataan Mega tak sesuai dengan klaim PDI-P sebagai partai rakyat kecil.

Di tengah kisruh yang tak kunjung usai, minyak merupakan komoditas penting bagi rakyat. Tidak sedikit dari mereka memiliki usaha kuliner, seperti tukang gorengan, sehingga sangat membutuhkan minyak.

Bawono pun menilai pernyataan Mega ini merupakan sebuah ironi.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tidak sesuai sekali dengan apa selama ini dibanggakan oleh PDI Perjuangan partai wong cilik (rakyat kecil)," katanya kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Lepas Harga Minyak Goreng Kemasan, Pemerintah Dinilai Menyerah Lawan Mafia

Sebagai parpol yang mengeklaim sebagai partai wong cilik, kata Bawono, PDI-P seharusnya meminta penjelasan lengkap ke Kemendag melalui angota-anggota mereka di Komisi VI DPR RI atas permasalahan ini.

"Bisa juga dengan menginisiasi hak angket atas persoalan ini sebagai bentuk dari peran pengawasan DPR RI terhadap sebuah kebijakan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berdalih, pernyataan Megawati merupakan solusi atas kelangkaan minyak goreng. Ia mengeklaim bahwa Megawati memahami persoalan dapur rakyat Indonesia.

"Ketika minyak goreng harganya tinggi, Ibu Megawati memberi opsi dan solusi ke rakyat, meminta ibu-ibu untuk kreatif. Ibu Megawati begitu memahami persoalan dapur rakyat sehingga memberikan solusi praktis," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Tak Puas dengan Pernyataan Jokowi Soal Stunting, Megawati: Harusnya Tidak Ada

Hasto pun meminta publik menangkap substansi pernyataan Megawati terkait minyak goreng secara utuh.

Menurut dia, Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan, tidak hanya digoreng, tetapi juga dapat dikukus, direbus, atau dibakar.

Hasto mengeklaim, PDI-P telah memerintahkan semua kepala daerah, anggota legislatif, dan struktur partai untuk membantu rakyat dan bergotong-royong mengatasi persoalan minyak goreng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com