Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek 1 dan bermerek 2, masing-masing seharga Rp 22.150 dan Rp 21.300 per kilogram.
Adapun harga minyak goreng kemasan bermerek 1 di DKI Jakarta sebesar Rp 20.000 per kg dan harga tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 56.250 per kg.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan, langka dan mahalnya harga minyak goreng disebabkan adanya permainan mafia.
"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya, minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3/2022).
Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
Lutfi pun mengakui bahwa pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf.
"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya.
Pernyataan Mega soal minyak goreng ini pun banjir kritik. Di media sosial Twitter, "Bu Mega" dan "menggoreng" bahkan sempat menduduki trending topic.
Memandang hal ini, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai bahwa pernyataan Mega tak sesuai dengan klaim PDI-P sebagai partai rakyat kecil.
Di tengah kisruh yang tak kunjung usai, minyak merupakan komoditas penting bagi rakyat. Tidak sedikit dari mereka memiliki usaha kuliner, seperti tukang gorengan, sehingga sangat membutuhkan minyak.
Bawono pun menilai pernyataan Mega ini merupakan sebuah ironi.
"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tidak sesuai sekali dengan apa selama ini dibanggakan oleh PDI Perjuangan partai wong cilik (rakyat kecil)," katanya kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).
Baca juga: Lepas Harga Minyak Goreng Kemasan, Pemerintah Dinilai Menyerah Lawan Mafia
Sebagai parpol yang mengeklaim sebagai partai wong cilik, kata Bawono, PDI-P seharusnya meminta penjelasan lengkap ke Kemendag melalui angota-anggota mereka di Komisi VI DPR RI atas permasalahan ini.
"Bisa juga dengan menginisiasi hak angket atas persoalan ini sebagai bentuk dari peran pengawasan DPR RI terhadap sebuah kebijakan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berdalih, pernyataan Megawati merupakan solusi atas kelangkaan minyak goreng. Ia mengeklaim bahwa Megawati memahami persoalan dapur rakyat Indonesia.
"Ketika minyak goreng harganya tinggi, Ibu Megawati memberi opsi dan solusi ke rakyat, meminta ibu-ibu untuk kreatif. Ibu Megawati begitu memahami persoalan dapur rakyat sehingga memberikan solusi praktis," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).
Baca juga: Tak Puas dengan Pernyataan Jokowi Soal Stunting, Megawati: Harusnya Tidak Ada
Hasto pun meminta publik menangkap substansi pernyataan Megawati terkait minyak goreng secara utuh.
Menurut dia, Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan, tidak hanya digoreng, tetapi juga dapat dikukus, direbus, atau dibakar.
Hasto mengeklaim, PDI-P telah memerintahkan semua kepala daerah, anggota legislatif, dan struktur partai untuk membantu rakyat dan bergotong-royong mengatasi persoalan minyak goreng.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.