Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Penundaan Pemilu Bakal Terwujud, Amien Rais: Kini Semua Jadi Yes Man

Kompas.com - 15/03/2022, 11:54 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyatakan khawatir wacana penundaan pemilu bakal terwujud. Sebab menurut dia, lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) saat ini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.

"Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi Yes Man dan Yes Woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," kata Amien dalam diskusi virtual Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertajuk "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia", Senin (14/3/2022) kemarin.

Amien menilai saat ini DPD menjadi harapan untuk menolak dan menghentikan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu atau menjadi 3 periode. Maka dari itu, dia meminta Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menjadikan lembaga itu sebagai penyeimbang di tengah wacana tersebut.

Baca juga: Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD Nilai Hegemoni Parpol Terlalu Besar

"DPD masih merupakan harapan kita. Jadi counter balance dari tetangga sebelah itu yang semuanya, sebagian besar sudah menjadi Yes Man Yes Woman," kata Amien.

"Wanti-wanti saya ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan," ujar Amien.

Menghina konstitusi

Amien yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999 sampai 2004 itu menyatakan menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik koalisi dan pejabat pemerintah.

Menurut dia, wacana itu merupakan penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," ujar Amien.

Amien mendesak supaya wacana penundaan Pemilu 2024 segera dihentikan. Menurut dia jika hal itu sampai terjadi diperkirakan bakal menimbulkan petaka.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 66,7 Persen Masyarakat Nilai Usulan Penundaan Pemilu demi Kepentingan Politik

"Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," ucap Amien.

Sampai saat ini wacana penundaan pemilu terus bergulir. Wacana ini disuarakan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyarankan untuk menunda pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi pada 2024. Selain itu, dia mengklaim mempunyai big data terkait dengan dukungan masyarakat yang menghendaki penundaan pemilu.

Wacana itu pun didukung oleh dua ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya/Editor : Diamanty Meiliana)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com