Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 66,7 Persen Masyarakat Nilai Usulan Penundaan Pemilu demi Kepentingan Politik

Kompas.com - 14/03/2022, 10:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penundaan Pemilu 2024 dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru pada 7-12 Maret 2022.

Berdasarkan survei itu, mayoritas masyarakat justru tidak berpandangan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 betul-betul demi kepentingan pemulihan ekonomi.

"66,7 persen kepentingan politik, 23,4 persen demi kepentingan ekonomi nasional, 9,9 persen tidak tahu," tulis hasil survei Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Respon senada juga diketahui saat pertanyaan berbeda diajukan. Mayoritas responden atau sekitar 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Enam Partai Politik Setuju Pemilu 2024 Tetap Digelar

Hanya 10,3 persen responden yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden meyakini bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak pandemi tanpa harus mengubah atau memperpanjang masa jabatan pemerintahan, baik presiden, DPR dan lainnya.

"79,8 persen mampu mengatasi. 13,2 persen tidak mampu mengatasi. 7 persen tidak tahu," tulis hasil survei.

Kendati demikian, responden survei juga mengaku puas dengan pernyataan terkini Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap usulan penundaan Pemilu 2024.

Adapun Jokowi mengaku akan tunduk dan patuh pada konstitusi, dan wacana penundaan pemilu harus menaati konstitusi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 14 Februari 2024

"Puas 55,5 persen. Tidak puas 24,2 persen. Cukup puas 14,6 persen. Tidak tahu 5,7 persen," tulis hasil survei.

Sementara itu, responden juga menjawab ketika ditanya yakin atau tidak pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

Hasilnya, mayoritas responden meyakini pemilu 2024 akan tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"71,8 persen yakin. 23,3 persen tidak yakin. 4,9 persen tidak tahu," ungkap hasil survei.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com