Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek IKN Berat, Bambang Susantono Harus Bisa Hadapi Tantangan Ini

Kompas.com - 10/03/2022, 20:11 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia pun dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

"Pembangunan IKN ini berat. PR besar IKN pada pembangunan infrastruktur dengan uang APBN terbatas jadi harus bisa meng-create pendanaan ya," kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Pengalaman Bambang Susantono sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan dinilai bisa jadi modalnya dalam bekerja.

Sebab selain pengalaman teknis, kata Andy, punya kemampuan mencari pembiayaan dalam membangun sebuah kota juga sangat dibutuhkan.

"Menurut saya karena beliau pernah di ADB, beliau punya network yang bagus," tuturnya.

Baca juga: Pesan Jokowi Usai Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita: Ingin IKN Jadi Kota Masa Depan

Tantangan lain untuk Bambang adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan IKN Nusantara yang sudah dibuat oleh berbagai kementerian. Apalagi sebagian juga sudah mulai berjalan.

Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga masalah koordinasi dan aspek politis dengan menteri-menteri terkait.

"Tantangannya beliau itu karena kan semua rancangannya sudah disusun oleh kementerian ya. Jadi beliau harus belajar cepat ya mempelajari rencana itu. Karena dua bulan kan harus sudah ada Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," terang Andy.

"Jadi pesannya eksaminasi, periksa betul-betul apakah rencana itu rasional dengan situasi kita sekarang. Rasionalitas itu penting sekali," sambungnya.

Oleh karena itu, kepiawaian Bambang Susantono dalam berkoordinasi dengan menteri-menteri dan pimpinan lembaga/institusi yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru sangat dibutuhkan.

Baca juga: Bambang Susantono Harus Bisa Lobi Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?

"Bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan desain," papar Andy.

Selain itu, Bambang yang pernah menjadi wakil menteri perhubungan pun harus bisa membuat tim dalam waktu singkat. Sebab struktur organisasi Otorita IKN belum terbentuk.

Kemudian, masalah penganggaran juga harus dibuat secara matang mengingat masih belum diketahui dari aspek mana Otorita IKN mendapatkan anggaran.

"Bagaimana penganggaran di 2023, dan saya pikir Badan Otorita belum punya slot biaya anggarannya dari mana. Nggak gampang membentuk tim, nggak gampang mengelola tim yang anggarannya kita belum tahu nempel ke mana," tukas Andy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com