Kompas.com - 10/03/2022, 19:54 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ukraina dipindahkan dari ibu kota Ukraina, Kyiv, ke kota yang lebih aman.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dampak pertempuran antara militer Ukraina dan Rusia akibat invansi yang diluncurkan Rusia pada akhir Februari lalu.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha mengatakan, meski lokasinya dipindahkan, KBRI tetap beroperasi.

Baca juga: 80 dari 113 WNI Sudah Dipulangkan dari Kyiv dengan Pesawat Khusus

"KBRI tetap berfungsi sampai saat ini. Hanya lokasinya sedang digeser sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetap beroperasi di Ukraina namun kotanya digeser," kata Judha saat press briefing secara virtual, Kamis (10/3/2022).

Namun demikian, Judha enggan mengungkapkan lokasi KBRI di Ukraina saat ini beroperasi karena alasan keamanan.

"Saat ini belum bisa disampaikan namun akan dicarikan kota yang aman. Intinya KBRI Kyiv tetap beroperasi di Ukraina," kata dia.

Judha pun saat ini sedang berada di Ukraina untuk menjalankan tugas evakuasi WNI yang berada di negara tersebut.

Berdasarkan data KBRI Kyiv, sudah ada 120 dari 165 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina yang berhasil dievakuasi kembali ke Indonesia.

Judha mengatakan, setelah 80 WNI dan tiga warga negara asing dievakuasi ke Indonesia pada 3 Maret lalu, pemerintah telah berhasil mengevakuasi 40 WNI lain secara bertahap.

"Jadi data per hari ini, total WNI kita di Ukraina ada 165, yang telah kembali ke Indonesia 120," kata Judha.

Di sisi lain, masih terdapat 13 WNI yang sedang diupayakan untuk dievakuasi dari Ukraina, dan 32 WNI lainnya memilih untuk menetap di Ukraina.

Dari 13 WNI yang sedang diupayakan untuk dievakuasi, sebanyak sembilan di antaranya masih tertahan di Chernihiv.

Hingga saat ini, pihaknya masih kesulitan untuk menjemput kesembilan WNI itu lantaran masih terjadi pertempuran di Chernihiv.

Namun demikian, KBRI Kyiv serta dirinya selalu menjalin komunikasi dengan WNI yang tertahan di Chernihiv.

"Kita setiap hari, selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Saat ini dalam kondisi aman, pasokan logisitik aman. Tantangan di Chernihiv saat ini masih menjadi zona pertempuran," jelas Judha.

Baca juga: Pasca-serangan RS di Mariupol, Pasukan Rusia Terus Mengepung Kyiv

Ia pun mengaku telah sempat mengupayakan penjemputan kepada sembilan WNI di Chernihiv. Namun demikian, upaya tersebut gagal lantaran praktik koridor kemanusiaan (humanitarian corridor) yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia tak berjalan efektif di lapangan.

"Demi keselamatan upaya ditunda terlebih dahulu. Proses evakuasi mereka akan terus diupayakan, terutama penciptaan humanitarian corridor yang efektif di lapangan," ujar Judha.

"Ibu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) pun terus mengupayakaan penciptaan humanitarian corridor sehingga bisa dipatuhi oleh pihak-pihak di lapangan," jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.