JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia pun dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.
"Pembangunan IKN ini berat. PR besar IKN pada pembangunan infrastruktur dengan uang APBN terbatas jadi harus bisa meng-create pendanaan ya," kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).
Pengalaman Bambang Susantono sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan dinilai bisa jadi modalnya dalam bekerja.
Sebab selain pengalaman teknis, kata Andy, punya kemampuan mencari pembiayaan dalam membangun sebuah kota juga sangat dibutuhkan.
"Menurut saya karena beliau pernah di ADB, beliau punya network yang bagus," tuturnya.
Baca juga: Pesan Jokowi Usai Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita: Ingin IKN Jadi Kota Masa Depan
Tantangan lain untuk Bambang adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan IKN Nusantara yang sudah dibuat oleh berbagai kementerian. Apalagi sebagian juga sudah mulai berjalan.
Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga masalah koordinasi dan aspek politis dengan menteri-menteri terkait.
"Tantangannya beliau itu karena kan semua rancangannya sudah disusun oleh kementerian ya. Jadi beliau harus belajar cepat ya mempelajari rencana itu. Karena dua bulan kan harus sudah ada Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," terang Andy.
"Jadi pesannya eksaminasi, periksa betul-betul apakah rencana itu rasional dengan situasi kita sekarang. Rasionalitas itu penting sekali," sambungnya.
Oleh karena itu, kepiawaian Bambang Susantono dalam berkoordinasi dengan menteri-menteri dan pimpinan lembaga/institusi yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru sangat dibutuhkan.
Baca juga: Bambang Susantono Harus Bisa Lobi Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?
"Bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan desain," papar Andy.
Selain itu, Bambang yang pernah menjadi wakil menteri perhubungan pun harus bisa membuat tim dalam waktu singkat. Sebab struktur organisasi Otorita IKN belum terbentuk.
Kemudian, masalah penganggaran juga harus dibuat secara matang mengingat masih belum diketahui dari aspek mana Otorita IKN mendapatkan anggaran.
"Bagaimana penganggaran di 2023, dan saya pikir Badan Otorita belum punya slot biaya anggarannya dari mana. Nggak gampang membentuk tim, nggak gampang mengelola tim yang anggarannya kita belum tahu nempel ke mana," tukas Andy.