Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Susantono Harus Bisa "Lobi" Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?

Kompas.com - 10/03/2022, 06:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono disebut akan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hari ini. Tugasnya cukup berat, termasuk dari sisi politis berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang sudah lebih dulu bertugas menangani pembangunan ibu kota baru.

Badan Otorita IKN sendiri merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian.

Tugas Kepala Badan Otorita IKN adalah untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN.

Kepala Badan Otorita ibu kota negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Baca juga: Punya Jam Terbang Tinggi, Bambang Susantono Dinilai Figur Tepat Kepala Badan Otorita IKN

Sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi, Bambang Susantono disebut punya kapasitas yang baik dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

Posisi Bambang Susantono yang kini menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia yang bermarkas di Manila, Filipina, bisa jadi nilai tambah.

"Tinggal bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan IKN," ungkap Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

"Masterplan oleh Bappenas, rencana tata ruangnya oleh ATR, rencana kawasan istananya oleh Kementerian PUPR. Bayangkan kalau semuanya itu harus dilepas ke Badan Otorita," tambahnya.

Baca juga: Bambang Susantono Jadi Kepala Badan Otorita IKN Pilihan Jokowi

Tak hanya itu, Bambang Susantono pastinya juga akan bersentuhan dengan menteri-menteri atau pimpinan lembaga lain selama proses pengelolaan pembangunan IKN Nusantara.

Salah satunya untuk mengurus lahan IKN di Kalimantan Timur yang masih banyak kawasan hutannya.

"Di satu sisi menteri-menterinya juga dari partai politik kan. Pak Suharso (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Bu Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Ini masalah kehutanan dilepas ke BPN juga belum kan," papar Andy.

"Itu kan (lokasi IKN) masih kawasan hutan, teregistrasi di PT ITCI. Itu harus segera dialihkan dan dicatatkan di BPN sebagai tanah negara.Itu aja bukan di kuasanya (Kepala Badan Otorita) tapi di kuasa dua kementerian," imbuh dia.

Untuk itu, Andy menyebut diperlukan kepiawaian Bambang Susantono untuk mengatasi berbagai rantai persoalan politis dan birokrasi dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com