Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2022, 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono disebut akan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hari ini. Tugasnya cukup berat, termasuk dari sisi politis berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang sudah lebih dulu bertugas menangani pembangunan ibu kota baru.

Badan Otorita IKN sendiri merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian.

Tugas Kepala Badan Otorita IKN adalah untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN.

Kepala Badan Otorita ibu kota negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Baca juga: Punya Jam Terbang Tinggi, Bambang Susantono Dinilai Figur Tepat Kepala Badan Otorita IKN

Sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi, Bambang Susantono disebut punya kapasitas yang baik dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

Posisi Bambang Susantono yang kini menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia yang bermarkas di Manila, Filipina, bisa jadi nilai tambah.

"Tinggal bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan IKN," ungkap Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

"Masterplan oleh Bappenas, rencana tata ruangnya oleh ATR, rencana kawasan istananya oleh Kementerian PUPR. Bayangkan kalau semuanya itu harus dilepas ke Badan Otorita," tambahnya.

Baca juga: Bambang Susantono Jadi Kepala Badan Otorita IKN Pilihan Jokowi

Tak hanya itu, Bambang Susantono pastinya juga akan bersentuhan dengan menteri-menteri atau pimpinan lembaga lain selama proses pengelolaan pembangunan IKN Nusantara.

Salah satunya untuk mengurus lahan IKN di Kalimantan Timur yang masih banyak kawasan hutannya.

"Di satu sisi menteri-menterinya juga dari partai politik kan. Pak Suharso (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Bu Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Ini masalah kehutanan dilepas ke BPN juga belum kan," papar Andy.

"Itu kan (lokasi IKN) masih kawasan hutan, teregistrasi di PT ITCI. Itu harus segera dialihkan dan dicatatkan di BPN sebagai tanah negara.Itu aja bukan di kuasanya (Kepala Badan Otorita) tapi di kuasa dua kementerian," imbuh dia.

Untuk itu, Andy menyebut diperlukan kepiawaian Bambang Susantono untuk mengatasi berbagai rantai persoalan politis dan birokrasi dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

"Apakah beliau mampu landing dengan kabinet yang sekarang, terutama dalam lobi-lobi karena dalam 2 bulan harus sudah keluar Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," sebut Andy.

Ketegasan Bambang Susantono yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan itu pun juga diperlukan. Hal ini mengingat berbagai perencanaan disusun oleh kementerian-kementerian.

"Dia setingkat menteri kan. Bayangkan Pak Suharso, Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Dia harus bisa bilang 'jangan kaya gini dong', bila (perencanaan) nggak rasional. Jadi masalah komunikasi, birokrasinya," kata Andy.

Lebih lanjut, Andy juga menyarankan agar satuan tugas di berbagai kementerian yang sudah mulai bekerja di proyek pembangunan ibu kota baru dileburkan menjadi satu di Badan Otorita IKN. Hal tersebut dinilai akan lebih efisien.

Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

"PUPR ada Satgasnya, di Bappenas juga ada Satgas IKN. Jadi satgas-satgas itu lebih baik dileburkan saja jadi satu di struktur Otorita IKN. Karena struktur Otorita kan juga belum terbentuk, baru kepalanya saja," ujar dia.

"Kalau semua disebar ke kementerian, saya khawatir sekali. Tendernya nanti di kementerian, gayanya gaya birokrasi. Ini project besar kan. Apalagi ini produk politik," sambung Andy.

Bambang Susantono juga disebut harus bisa menempatkan diri sebagai pimpinan proyek mana kala sudah resmi menjadi Kepala Otorita IKN. Andy mengatakan, kapasitas Bambang dalam hal ini akan diuji setidaknya dalam tiga bulan usai dilantik.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Jokowi Dinilai Sudah Tepat

"Namanya Otorita, dia punya power penuh. Harusnya power di dia, bukan hanya sebagai project manager, tapi juga master developer. Kita tentu berharap beliau bisa bekerja dengan baik," ucapnya.

Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN pada Kamis ini.

Setelah melantik Kepala Otorita, Jokowi juga akan mengajaknya berkemah di di titik nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Namun belum dipastikan kapan pelaksanaannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.