Kompas.com - 10/03/2022, 19:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) dinilai tak memiliki semangat yang sama dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) karena telah memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, dalam UU Tipikor korupsi dimaknai sebagai kejahatan serius.

“Sementara MA menggambarkan bahwa korupsi adalah pidana yang ringan dan tidak menunjukan bahwa ini berdampak pada bangsa,” tutur Isnur pada Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Isnur menganggap, pertimbangan MA yang menyatakan bahwa Edhy bekerja baik selama menjadi menteri salah. Sebab, tindakan korupsi justru dilakukan saat Edhy masih menjabat.

“Jadi seharusnya MA memperberat atau setidaknya memberi putusan sama dengan putusan sebelumnya,” sebutnya.

Baca juga: MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo, KPK: Putusan Hakim Seyogianya Pertimbangkan Hakikat Pemberantasan Korupsi

Isnur menganggap ada trend baru di MA yaitu meringankan hukuman para pelaku korupsi. Trend itu muncul pasca Artidjo Alkostar selesai dari jabatannya sebagai hakim agung.

“Setelah Pak Artidjo pensiun kita melihat ada semacam perubahan semangat di MA dengan memberikan putusan ringan atau membebaskan terdakwa perkara korupsi,” pungkasnya.

Diketahui Edhy merupakan terpidana kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster (BBL).

Ia dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tak terima, Edhy lantas mengajukan upaya banding. Sialnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara.

Kemudian di tingkat kasasi, majelis hakim memangkas vonis penjara Edhy menjadi 5 tahun penjara.

Baca juga: Pakar Kritik MA yang Pangkas Vonis Edhy Prabowo: Seharusnya Diperberat

Bahkan pencabutan hak politik Edhy dikurangi. Sebelumnya di tingkat pertama hak politiknya dicabut selama 3 tahun.

Namun hakim kasasi memutuskan mencabut hak politik Edhy hanya selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.