Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bilang Ingin Kepala Otorita IKN yang Pernah Pimpin Daerah, Mengapa Akhirnya Pilih Bambang Susantono?

Kompas.com - 10/03/2022, 18:37 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Oleh karenanya, meski belum pernah menjadi kepala daerah, setidaknya kepemimpinan Bambang dibuktikan ketika dia menjabat sebagai wakil menteri.

"Jangan lupa ini ada aspek pembangunan fisiknya juga. Kalau Pak Bambang kan punya pengalaman di Kementerian atau pemerintahan," kata dia.

Kisah "dipinang" Jokowi

Usai dilantik, Bambang menceritakan proses penunjukkan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN.

Bambang mengaku pernah berdiskusi dengan Jokowi tentang rencana pembangunan ibu kota negara baru. Dalam diskusi itu, presiden mengungkapkan keinginannya supaya Nusantara jadi kota percontohan.

"Titipan dari Bapak Presiden salah satunya tadi, kota itu harus membangun satu peradaban baru, beliau menginginkan kota ini menjadi kota percontohan yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga kalau bisa it's a global city," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Bambang mengaku, dirinya baru dihubungi Jokowi sekitar 2 minggu lalu. Presiden memintanya menjadi Kepala Otorita IKN.

"Kami sendiri dikontak sekitar dua minggu yang lalu," ujarnya.

Baca juga: Bambang Susantono Akan Dilantik Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Saat itu, Bambang sebenarnya masih aktif di Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) yang berkantor di Manila, Filipina.

Setelah dipinang Jokowi jadi Kepala Otorita IKN, Bambang pun mengundurkan diri dari ADB.

"Kami baru minggu ini, awal minggu ini sampai di Indonesia dan tentunya butuh waktu untuk mempelajari semua dokumen," kata dia.

Kepada Bambang, Jokowi berpesan supaya IKN dibangun sebagai kota masa depan, kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga bagaimana membangun kerekatan sosial atau interaksi antarwarga.

"Jadi kata-kata ini semua terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, a city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif," ucap Bambang.

Jadi plt menteri

Bambang berasal dari kalangan profesional. Ia tidak terikat dengan partai politik mana pun.

Pria kelahiran 4 November 1963 ini merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB). Pendidikan S1 Bambang tamatkan di tahun 1987.

Baca juga: Sosok Bambang Susantono: Plt Menhub Era SBY, Kini Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com