Jokowi Bilang Ingin Kepala Otorita IKN yang Pernah Pimpin Daerah, Mengapa Akhirnya Pilih Bambang Susantono?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis (10/3/2022), bersamaan dengan dilantiknya Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Bambang dan Dhony akan memegang jabatan selama 5 tahun ke depan.

Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN 2022-2027

Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya ingin Kepala Otorita IKN berlatar arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara, Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia juga belum pernah menjadi kepala daerah.

Lantas, mengapa akhirnya pilihan Jokowi jatuh pada Bambang?

Paket komplit

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Bambang dipilih Jokowi lantaran keahliannya di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur.

Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri.

"Kalau lihat dari pengalamannya, Pak Bambang kan cukup komprehensif ya, dia punya keahlian di bidang transportasi perkotaan sama infrastruktur, juga punya pengalaman di pemerintahan (sebagai) wakil menteri," kata Wandy saat dihubungi, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Jalan Panjang Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN: Sempat Singgung Ahok, Berakhir di Bambang Susantono

Tak hanya itu, lanjut Wandy, Bambang juga pernah berkecimpung di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Oleh karenanya, bagi Jokowi, Bambang merupakan paket komplit, punya cukup pengalaman sekaligus jaringan yang kuat.

"Saya kira memang sulit mencari orang seperti ini," ujarnya.

Wandy membenarkan bahwa Jokowi sebelumnya sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN incarannya, yakni pernah memimpin daerah.

Menurut Wandy, yang dimaksud presiden adalah kepemimpinan calon dalam pemerintahan.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Punya Harta Rp 3,9 Miliar Menurut LHPKN 2014

Oleh karenanya, meski belum pernah menjadi kepala daerah, setidaknya kepemimpinan Bambang dibuktikan ketika dia menjabat sebagai wakil menteri.

"Jangan lupa ini ada aspek pembangunan fisiknya juga. Kalau Pak Bambang kan punya pengalaman di Kementerian atau pemerintahan," kata dia.

Kisah "dipinang" Jokowi

Usai dilantik, Bambang menceritakan proses penunjukkan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN.

Bambang mengaku pernah berdiskusi dengan Jokowi tentang rencana pembangunan ibu kota negara baru. Dalam diskusi itu, presiden mengungkapkan keinginannya supaya Nusantara jadi kota percontohan.

"Titipan dari Bapak Presiden salah satunya tadi, kota itu harus membangun satu peradaban baru, beliau menginginkan kota ini menjadi kota percontohan yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga kalau bisa it's a global city," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Bambang mengaku, dirinya baru dihubungi Jokowi sekitar 2 minggu lalu. Presiden memintanya menjadi Kepala Otorita IKN.

"Kami sendiri dikontak sekitar dua minggu yang lalu," ujarnya.

Baca juga: Bambang Susantono Akan Dilantik Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Saat itu, Bambang sebenarnya masih aktif di Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) yang berkantor di Manila, Filipina.

Setelah dipinang Jokowi jadi Kepala Otorita IKN, Bambang pun mengundurkan diri dari ADB.

"Kami baru minggu ini, awal minggu ini sampai di Indonesia dan tentunya butuh waktu untuk mempelajari semua dokumen," kata dia.

Kepada Bambang, Jokowi berpesan supaya IKN dibangun sebagai kota masa depan, kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga bagaimana membangun kerekatan sosial atau interaksi antarwarga.

"Jadi kata-kata ini semua terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, a city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif," ucap Bambang.

Jadi plt menteri

Bambang berasal dari kalangan profesional. Ia tidak terikat dengan partai politik mana pun.

Pria kelahiran 4 November 1963 ini merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB). Pendidikan S1 Bambang tamatkan di tahun 1987.

Baca juga: Sosok Bambang Susantono: Plt Menhub Era SBY, Kini Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

Setelah lulus, Bambang mengawali kariernya sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.

Ia lantas menempuh pendidikan lanjutan di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, lalu meraih gelar master tata kota dan wilayah pada tahun 1996.

Dua tahun setelahnya, Bambang meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi pada universitas yang sama.

Sementara, pendidikan doktoral Bambang selesai pada tahun 2000. Ia meraih gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur dari Universitas California, Berkeley.

Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia juga mempunyai berbagai pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut.

Baca juga: Cerita Bambang Susantono Dihubungi Jokowi 2 Pekan Lalu, Diminta Jadi Kepala Otorita IKN

Dalam bidang organisasi, Bambang pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004 sampai 2010.

Bambang juga sempat dipercaya sebagai Presiden Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia).

Dalam hal akademis, Bambang mengajar dan membimbing tesis di Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia (UI).

Bambang pernah berada di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama 2010-2014, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Dia bertugas mendampingi Menhub kala itu, Evert Ernest Mangindaan.

Kemudian, selama 1-20 Oktober 2014, Bambang dipercaya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Ia menggantikan Evert Ernest yang kala itu mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Setelah 20 hari menjabat, Bambang lantas digantikan oleh Ignasius Jonan.