Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Pilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN: Ahli Infrastruktur, Pernah Jadi Wamen

Kompas.com - 10/03/2022, 15:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (10/3/2022).

Bambang dipilih Jokowi lantaran keahliannya di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri.

"Kalau lihat dari pengalamannya, Pak Bambang kan cukup komprehensif ya. Dia punya keahlian di bidang transportasi perkotaan sama infrastruktur, juga punya pengalaman di pemerintahan (sebagai) wakil menteri," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong saat dihubungi, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Sebagai Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN 2022-2027

Tak hanya itu, lanjut Wandy, Bambang juga pernah berkecimpung di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Oleh karenanya, bagi Jokowi, Bambang merupakan paket komplit, punya cukup pengalaman sekaligus jaringan yang kuat.

"Saya kira memang sulit mencari orang seperti ini," ujar Wandy.

Jokowi sendiri sebelumnya pernah mengungkap bahwa dirinya ingin Kepala Otorita IKN merupakan sosok yang pernah memimpin daerah.

Menurut Wandy, yang dimaksudkan presiden adalah kepemimpinan calon dalam pemerintahan.

Oleh karenanya, meski belum pernah menjadi kepala daerah, setidaknya kepemimpinan Bambang dibuktikan ketika dia menjabat sebagai wakil menteri.

"Jangan lupa ini ada aspek pembangunan fisiknya juga. Kalau Pak Bambang kan punya pengalaman di kementerian atau pemerintahan," kata Wandy.

Baca juga: Bambang Susantono Akan Dilantik Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Sementara, lanjut Wandy, dipilihnya Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN karena pengalamannya memimpin pembangunan kota Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan. Dia menyebutkan, BSD menjadi kota satelit di Indonesia yang sukses.

Dengan pengalaman tersebut, Jokowi yakin Bambang dan Dhony mampu memimpin Otorita IKN.

"Kan belum pernah ada juga orang yang memimpin kota futuristik seperti itu. Jadi kalau kita berangkat dari pengalaman, kedua orang ini kombinasinya menurut saya cukup baik," kata Wandy.

Adapun Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia juga mempunyai berbagai pengalaman dan keahlian di bidang tersebut.

Di bidang organisasi, Bambang pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004 sampai 2010. Pada saat yang sama, ia juga berkecimpung di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Baca juga: Jalan Panjang Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN: Sempat Singgung Ahok, Berakhir di Bambang Susantono

Bambang pernah berada di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama 2010-2014, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Ia bertugas mendampingi Menhub kala itu, Evert Ernest Mangindaan.

Kemudian, selama 1-20 Oktober 2014, Bambang dipercaya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Ia menggantikan Evert Ernest yang kala itu mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Setelah 20 hari menjabat, Bambang lantas digantikan oleh Ignasius Jonan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com