Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Susantono Harus Bisa "Lobi" Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?

Kompas.com - 10/03/2022, 06:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

"Apakah beliau mampu landing dengan kabinet yang sekarang, terutama dalam lobi-lobi karena dalam 2 bulan harus sudah keluar Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," sebut Andy.

Ketegasan Bambang Susantono yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan itu pun juga diperlukan. Hal ini mengingat berbagai perencanaan disusun oleh kementerian-kementerian.

"Dia setingkat menteri kan. Bayangkan Pak Suharso, Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Dia harus bisa bilang 'jangan kaya gini dong', bila (perencanaan) nggak rasional. Jadi masalah komunikasi, birokrasinya," kata Andy.

Lebih lanjut, Andy juga menyarankan agar satuan tugas di berbagai kementerian yang sudah mulai bekerja di proyek pembangunan ibu kota baru dileburkan menjadi satu di Badan Otorita IKN. Hal tersebut dinilai akan lebih efisien.

Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

"PUPR ada Satgasnya, di Bappenas juga ada Satgas IKN. Jadi satgas-satgas itu lebih baik dileburkan saja jadi satu di struktur Otorita IKN. Karena struktur Otorita kan juga belum terbentuk, baru kepalanya saja," ujar dia.

"Kalau semua disebar ke kementerian, saya khawatir sekali. Tendernya nanti di kementerian, gayanya gaya birokrasi. Ini project besar kan. Apalagi ini produk politik," sambung Andy.

Bambang Susantono juga disebut harus bisa menempatkan diri sebagai pimpinan proyek mana kala sudah resmi menjadi Kepala Otorita IKN. Andy mengatakan, kapasitas Bambang dalam hal ini akan diuji setidaknya dalam tiga bulan usai dilantik.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Jokowi Dinilai Sudah Tepat

"Namanya Otorita, dia punya power penuh. Harusnya power di dia, bukan hanya sebagai project manager, tapi juga master developer. Kita tentu berharap beliau bisa bekerja dengan baik," ucapnya.

Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN pada Kamis ini.

Setelah melantik Kepala Otorita, Jokowi juga akan mengajaknya berkemah di di titik nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Namun belum dipastikan kapan pelaksanaannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com