Bambang Susantono Harus Bisa "Lobi" Menteri-menteri Jokowi Saat Jadi Kepala Otorita IKN, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono disebut akan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hari ini. Tugasnya cukup berat, termasuk dari sisi politis berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang sudah lebih dulu bertugas menangani pembangunan ibu kota baru.

Badan Otorita IKN sendiri merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian.

Tugas Kepala Badan Otorita IKN adalah untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN.

Kepala Badan Otorita ibu kota negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Baca juga: Punya Jam Terbang Tinggi, Bambang Susantono Dinilai Figur Tepat Kepala Badan Otorita IKN

Sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi, Bambang Susantono disebut punya kapasitas yang baik dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

Posisi Bambang Susantono yang kini menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia yang bermarkas di Manila, Filipina, bisa jadi nilai tambah.

"Tinggal bagaimana beliau menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam berhubungan dengan kementerian-kementerian yang selama ini sudah menekuni perancangan IKN," ungkap Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

"Masterplan oleh Bappenas, rencana tata ruangnya oleh ATR, rencana kawasan istananya oleh Kementerian PUPR. Bayangkan kalau semuanya itu harus dilepas ke Badan Otorita," tambahnya.

Baca juga: Bambang Susantono Jadi Kepala Badan Otorita IKN Pilihan Jokowi

Tak hanya itu, Bambang Susantono pastinya juga akan bersentuhan dengan menteri-menteri atau pimpinan lembaga lain selama proses pengelolaan pembangunan IKN Nusantara.

Salah satunya untuk mengurus lahan IKN di Kalimantan Timur yang masih banyak kawasan hutannya.

"Di satu sisi menteri-menterinya juga dari partai politik kan. Pak Suharso (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Bu Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Ini masalah kehutanan dilepas ke BPN juga belum kan," papar Andy.

"Itu kan (lokasi IKN) masih kawasan hutan, teregistrasi di PT ITCI. Itu harus segera dialihkan dan dicatatkan di BPN sebagai tanah negara.Itu aja bukan di kuasanya (Kepala Badan Otorita) tapi di kuasa dua kementerian," imbuh dia.

Untuk itu, Andy menyebut diperlukan kepiawaian Bambang Susantono untuk mengatasi berbagai rantai persoalan politis dan birokrasi dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

"Apakah beliau mampu landing dengan kabinet yang sekarang, terutama dalam lobi-lobi karena dalam 2 bulan harus sudah keluar Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," sebut Andy.

Ketegasan Bambang Susantono yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan itu pun juga diperlukan. Hal ini mengingat berbagai perencanaan disusun oleh kementerian-kementerian.

"Dia setingkat menteri kan. Bayangkan Pak Suharso, Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Dia harus bisa bilang 'jangan kaya gini dong', bila (perencanaan) nggak rasional. Jadi masalah komunikasi, birokrasinya," kata Andy.

Lebih lanjut, Andy juga menyarankan agar satuan tugas di berbagai kementerian yang sudah mulai bekerja di proyek pembangunan ibu kota baru dileburkan menjadi satu di Badan Otorita IKN. Hal tersebut dinilai akan lebih efisien.

Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

"PUPR ada Satgasnya, di Bappenas juga ada Satgas IKN. Jadi satgas-satgas itu lebih baik dileburkan saja jadi satu di struktur Otorita IKN. Karena struktur Otorita kan juga belum terbentuk, baru kepalanya saja," ujar dia.

"Kalau semua disebar ke kementerian, saya khawatir sekali. Tendernya nanti di kementerian, gayanya gaya birokrasi. Ini project besar kan. Apalagi ini produk politik," sambung Andy.

Bambang Susantono juga disebut harus bisa menempatkan diri sebagai pimpinan proyek mana kala sudah resmi menjadi Kepala Otorita IKN. Andy mengatakan, kapasitas Bambang dalam hal ini akan diuji setidaknya dalam tiga bulan usai dilantik.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Jokowi Dinilai Sudah Tepat

"Namanya Otorita, dia punya power penuh. Harusnya power di dia, bukan hanya sebagai project manager, tapi juga master developer. Kita tentu berharap beliau bisa bekerja dengan baik," ucapnya.

Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN pada Kamis ini.

Setelah melantik Kepala Otorita, Jokowi juga akan mengajaknya berkemah di di titik nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Namun belum dipastikan kapan pelaksanaannya.