JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan segera mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menurut isu yang berembus, Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Kabar ini kali pertama diungkap oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Ia mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.
Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.
"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Disebut Bakal Masuk Kabinet, PAN: Kami Tidak Tahu dan Tidak Dengar
Tak hanya itu, menurut Luqman, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi jatah kursi menterinya.
Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.
Isu reshuffle ini sebenarnya berangkat dari kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada pekan lalu.
Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden, apalagi membahas ihwal reshuffle.
Baca juga: Angin Reshuffle dan Sinyal Kuat Kursi untuk PAN
Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, Senin (7/3/2022).
Kabar reshuffle dan masuknya PAN di jajaran kabinet menuai sejumlah respons dari partai politik koalisi Jokowi.
Ketua Harian DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad misalnya, mengaku menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada presiden.
"Tadi ditanya bagaimana kalau PAN masuk, itu juga tergantung penilaian dari presiden apakah memang dibutuhkan atau enggak, itu saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Ketika ditanya tentang kemungkinan pengurangan jatah kursi menteri dari parpol di kabinet, Dasco lagi-lagi bilang hal itu merupakan kewenangan kepala negara.