Kompas.com - 09/03/2022, 09:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM berharap, internal kepolisian bisa ikut turun tangan bantu mengusut keterlibatan polisi dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Choirul Anam mengaku, pihaknya telah memeriksa sejumlah polisi yang diduga terlibat dan mencocokkan keterangan mereka dengan keterangan saksi sebelumnya.

Baca juga: Komnas HAM Telah Berikan Data Lengkap ke Puspom TNI Terkait Keterlibatan Tentara dalam Kerangkeng Manusia Langkat

Namun, pendalaman masih perlu dilakukan, begitu pun pemeriksaan terhadap sejumlah polisi lain.

"Poin paling penting adalah ini harus didalami. Ada beberapa saksi yang disebutkan belum kita dalami, semoga bisa didalami oleh teman-teman kepolisian," kata Anam dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

"Kalaupun ada tindak pelanggaran hukum atau tindak pidana, harus diproses," ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Sudah Periksa Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat

Menurutnya, kerja sama semacam itu sangat baik agar konstruksi kasus dapat semakin terang.

Anam menyebutkan, hasil pemeriksaan-pemeriksaan ini merupakan informasi yang sangat awal.

Masih terdapat sejumlah saksi yang harus ditindaklanjuti. Keterangan-keterangan dari pihak kepolisian pun masih perlu dibuktikan "dengan beberapa hal".

"Kami berharap sesuai konstruksi peristiwa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang memfasilitasi dan lain sebagainya, bisa terjaring semua," lanjutnya.

Baca juga: Danpuspomad Masih Selidiki Oknum TNI yang Diduga Terlibat di Praktik Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

Kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat diduga bukan hanya melibatkan polisi melainkan juga tentara.

Anam menyebutkan bahwa TNI sudah turun tangan untuk bantu mengusut anggotanya.

"Kami sudah memberikan data yang cukup lengkap, data detail siapa melakukan apa beberapa anggota TNI kepada Puspom TNI," kata dia

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan paling tinggi di TNI dan semoga kasus ini juga segera cepat (ditangani)," ia melanjutkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Nasional
Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.