Benahi Layanan Publik, KPK Gelar Rakor dengan Kementerian Perhubungan

Selain itu, data kerjasama operasi (KSO), terakhir Flight Information Region (FIR) atau Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan

“Tolong segera disiapkan setidaknya 8 data yang kami butuhkan,” kata Dian.

Sementara itu, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kemenhub Dedy Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan pihaknya adalah pemetaan dan mitigasi risiko.

Ia sepakat jika transformasi digital tidak ditempatkan pada pelayanan transportasi saja tetapi juga di pengadaan barang dan jasa (pbj).

“Artinya tidak ada lagi kontak, klarifikasi, interaksi langsung secara fisik dengan peserta pengadaan sehingga akhirnya kita hanya melihat dashboard harga saja setelah melihat syarat-syarat lainnya seperti kualifikasi, tenaga pekerja, metodologi dan lainnya sudah terpenuhi,” ujar Dedy.

Baca juga: Mahfud MD Minta KPK dan PPATK Berkolaborasi dengan Negara Anggota G20 Untuk Berantas Korupsi

Di sisi lain, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub Rosita Sinaga menyampaikan bahwa perlu dukungan KPK dalam fungsi korsup sebagai penghubung antara Kemenhub dengan lintas instansi lain yang terkait agar permasalahan yang selama ini berkembang dapat segera teratasi.

“Satu yang menarik berbicara pelabuhan, seolah-olah hanya ada di Kemenhub. Padahal pelaku-pelakunya, bukan hanya Kemenhub saja. Tapi ada Bea Cukai di sana, ada Imigrasi, Kementerian Perdagangan, Pemda, dan Karantina juga,” ujar Rosita.