Membedah Untung Rugi Parpol yang Usung Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode yang kini sedang menghangat dinilai mempunyai berbagai dampak. Baik itu dari segi citra yang menurun atau justru menjadi ajang partai politik untuk menggenjot elektabilitas.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar adalah partai yang mengusung ide penundaan pemilu 2024. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak penundaan pemilu 2024, tetapi mendukung supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat 3 periode dengan jalan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun, tindakan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar dengan melontarkan wacana penundaan pemilu tentu mempunyai. Salah satunya adalah bentuk hukuman secara moral politik dari masyarakat atau pemilih kepada mereka.

"Pemilih tiga partai tersebut memungkinkan akan bergeser pilihan karena kecewa dengan tiga partai tersebut," ujar Ubedillah kepada Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Soal Isu Penundaan Pemilu, Sekjen PDI-P: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Jokowi

Ubedillah memperkirakan pemilih yang bakal bergeser sepenuhnya kemungkinan pemilih rasional yang ada di ketiga partai itu. Sedangkan untuk pemilih tradisional atau yang setia, dia memperkirakan hanya terjadi pergeseran sekitar 20 persen sampai 30 persen tidak lagi memilih mereka.

Jika masyarakat memilih meninggalkan ketiga partai itu di pemilu mendatang, Ubedillah memperkirakan pihak yang diuntungkan adalah partai yang menolak ide penundaan pemilu tersebut. Termasuk partai oposisi yang mendapat simpati publik.

Secara terpisah, analisis peneliti politik Populi Center Usep Saepul Ahyar memperkirakan manuver PAN, PKB dan Golkar dengan mengusung wacana yang memicu perdebatan dilakukan supaya mereka menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dengan cara itu, kata dia, mereka sedang menyasar orang-orang yang sangat puas dan bangga dengan kinerja atau kepemimpinan Presiden Jokowi yang angkanya cukup besar.

Baca juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Bentuk Permufakatan Jahat

Sedangkan penolakan wacana penundaan pemilu ini justru diramaikan oleh kelompok partai tengah dan partai non parlemen.

"Ini bisa dimaknai sebagai upaya ‘mengerek’ elektabilitas kader capres mereka seperti PKB dan Golkar yang selama ini setidaknya dari temuan banyak lembaga survei masih ‘jeblok’. Sementara PAN sendiri lebih memlilih jalan aman dengan tidak mau berdarah-darah untuk lolos ambang batas pada Pemilu 2024," kata Usep kepada Kompas.com.

Sementara langkah yang diambil PSI menurut dia lebih kepada upaya menaikkan popularitas partai.

"Jadi meskipun keempat parpol ini mewacanakan hal yang sama, mereka sesungguhnya memiliki agenda masing-masing dalam konteks popularitas dan elektabilitas," ujar Usep.

Baca juga: PSI Tolak Wacana Pemilu Ditunda, tapi Dukung Jokowi 3 Periode

Di sisi lain, Usep memperkirakan belum tentu keempat partai itu mendapatkan dampak buruk akibat sikap mereka.

Apalagi tiga partai yang mengusung wacanan penundaan pemilu sudah mempunyai basis pemilih yang stabil. PKB dengan Nahdliyin, PAN dengan Muhammadiyah, sedangkan Golkar matang secara politik dan memiliki basis pemilih tradisonal yang lumayan kuat dan terbukti selalu berada di 3 besar.

"Di sisi lain, tipikal masyarakat kita mudah lupa, apalagi pemilu masih relatif lama, 2 tahun lagi. Wacana ini juga dalam perkembangannya lebih banyak direspons oleh kalangan elite saja," lanjut Usep.