Ketika Jokowi Merasa Ditampar soal Wacana Presiden 3 Periode dan Sikap Diamnya Kini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap diam Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai 3 ketua umum partai koalisinya kembali melemparkan wacana perpanjangan kekuasaan menjadi sorotan.

Sebab sebelumnya Jokowi tegas melontarkan penolakan saat wacana presiden 3 periode bergulir.

Wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sudah sering kali mengemuka, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di awal periode kedua Jokowi, wacana ini kembali muncul.

Isu soal perpanjangan masa jabatan presiden terlontar dalam kaitan rencana amandemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: 2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu Ngotot Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Kini Minta Pemilu 2024 Ditunda

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali alias tiga periode. Sementara konstitusi sekarang mengatur, masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan maksimal hanya boleh 2 periode untuk tokoh yang sama.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada akhir 2019 mengungkap usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi NasDem.

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa tidak menampik pernyataan Hidayat Nur Wahid.

Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, namun Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Nasdem Wacanakan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode. apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Saan, wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan. Ia berpendapat, masa jabatan presiden saat ini perlu dikaji apakah memberikan pengaruh terhadap kesinambungan proses pembangunan nasional.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan presiden itu bukan soal misalnya 1 periode tujuh tahun atau 8 tahun, atau per periode 4 tahun. Tapi kira-kira masa jabatan presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," kata Saan.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," tambahnya.