Buruh Desak Permenaker JHT Terbaru Dicabut, Bukan Direvisi

Presiden Aspek, Mirah Sumirat menegaskan, revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tetap saja berpotensi merugikan para pekerja.

"Bukan hanya revisi yang berpotensi melahirkan aturan baru yang tetap akan merugikan kepentingan pekerja," kata Mirah dalam keterangannya, Rabu.

Mirah mengingatkan Ida untuk benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja. Apalagi, Ida disebut telah banyak menerima aspirasi para pekerja dan masyarakat luas untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Mirah juga meminta Menaker jangan hanya beropini soal hari tua tetapi juga harus memperhatikan filosofi dasar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perlu diingat, kata Mirah, bahwa yang dimaksud dengan peserta BPJS adalah pekerja yang masih bekerja dan membayar iuran.

"Sehingga terhadap pekerja yang sudah tidak bekerja dan tidak membayar iuran, harus diberikan kesempatan untuk bisa mencairkan haknya kapan pun sesuai kebutuhan masing-masing," ujar Mirah.